Sultra Hadapi Puncak Kemarau, Posko Bencana Diminta Siaga 24 Jam

RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung September hingga Oktober 2026. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta mengaktifkan posko siaga Karhutla dan kekeringan selama 24 jam.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat memimpin Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan Provinsi Sultra di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Rabu, 26 Agustus 2026.

Andi Sumangerukka mengatakan Karhutla dan kekeringan menjadi ancaman serius setiap musim kemarau. Perubahan iklim yang tidak menentu juga meningkatkan risiko bencana sehingga kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada apel dan simulasi.

“Saya juga mengingatkan, jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi, tetapi betul-betul menganggap bahwa kita betul-betul siap menghadapi bencana,” ujarnya.

Menurutnya, penanggulangan bencana harus diarahkan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko. Langkah tersebut membutuhkan data yang akurat, perencanaan terpadu, koordinasi lintas sektor, serta komando lapangan yang jelas.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sultra 2022–2026, tujuh kabupaten/kota berada pada tingkat risiko tinggi Karhutla, yakni Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari dan Kota Baubau. Sementara untuk bencana kekeringan, seluruh kabupaten/kota di Sultra berada pada tingkat risiko tinggi.

Menghadapi kondisi tersebut, bupati dan wali kota bersama BPBD diminta segera mengaktifkan posko siaga Karhutla dan kekeringan di wilayah masing-masing. Posko harus berfungsi 24 jam sebagai pusat informasi dan koordinasi penanganan bencana.

Gubernur juga meminta peningkatan patroli terpadu di kawasan rawan Karhutla, terutama wilayah berisiko tinggi dan hutan lindung. Setiap laporan titik api harus segera ditindaklanjuti agar kebakaran dapat dipadamkan sebelum meluas.

“Betul-betul kita harus siap di lapangan karena kebakaran ini perlu adanya penanganan bersama,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi krisis air, pemerintah daerah diminta menyiapkan sumber air alternatif dan armada truk tangki untuk mendistribusikan air ke wilayah terdampak. Sektor kesehatan juga diminta menyiagakan puskesmas dan rumah sakit menghadapi dampak musim kemarau.

Selain kesiapan personel dan sarana, Gubernur menekankan pentingnya pemanfaatan data dan teknologi. Pemantauan titik panas, informasi BMKG, big data dan aplikasi pelaporan bencana secara real-time dinilai penting untuk mendukung deteksi dini dan mempercepat respons.

Gubernur juga meminta pemerintah daerah memperhitungkan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bencana dalam perencanaan anggaran. Kebutuhan tersebut mencakup personel, peralatan, kegiatan operasional dan material pendukung.

“Saya berharap bukan hanya kegiatan seremonial. Betul-betul kita siap untuk menghadapi bencana. Ada data, maka dengan data itu kita bisa melakukan langkah-langkah,” ujarnya.

Masyarakat juga diminta terlibat dalam mencegah Karhutla melalui peningkatan kesadaran terhadap bahaya pembakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja maupun lalai melakukan pembakaran juga diminta dilakukan secara tegas.

Apel siaga tersebut dilanjutkan dengan penyerahan dukungan sarana mitigasi dan logistik penanggulangan Karhutla dan kekeringan kepada Bupati Bombana, Bupati Muna Barat dan Bupati Buton Utara.

Kegiatan kemudian diakhiri dengan simulasi penanganan bencana yang melibatkan personel gabungan TNI, Polri, BPBD dan perangkat daerah terkait.