RRI.CO.ID, Buton - Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Buton dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan sosial masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Buton, Pasarwajo, Senin, 15 Juni 2026.

Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, mengatakan ketahanan pangan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, Kabupaten Buton memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi lahan pertanian dan pemberdayaan masyarakat.

“Kabupaten Buton memiliki potensi yang besar dalam mendukung program ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Bulog, DPRD, OPD terkait, serta seluruh stakeholder,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Wakapolres Buton, Kompol Yulianus, memaparkan kondisi lahan pertanian yang berpotensi mendukung program ketahanan pangan. Dari total 79 hektare lahan yang tersedia, sebanyak 25 hektare telah ditanami, sementara 54 hektare lainnya masih berpotensi untuk dikembangkan.

Yulianus menyebut hasil panen tahun 2025 mencapai 12,9 ton dan menunjukkan prospek yang menjanjikan bagi penguatan sektor pangan daerah. Selain itu, terdapat sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 23 ribu penerima manfaat di Kabupaten Buton.

Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi bersama agar perputaran ekonomi yang tercipta melalui program SPPG dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Sementara itu, Pabung Buton Mayor Inf. Nelson Amirullah menegaskan komitmen TNI dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah pembangunan Koperasi Merah Putih yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Di sektor distribusi pangan, Kepala Bulog Cabang Baubau, Ritno, melaporkan pihaknya telah melakukan inventarisasi kebutuhan pembangunan gudang dan kantor Bulog di Kabupaten Buton. Menurutnya, peluang pembangunan masih terbuka apabila pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi dan status lahan yang memenuhi persyaratan.

Ritno juga menjelaskan Bulog saat ini menjalankan dua penugasan utama, yakni stabilisasi harga beras medium dan penyaluran bantuan pangan. Untuk Kabupaten Buton, bantuan pangan periode Februari–Maret telah disalurkan kepada 16.794 penerima manfaat berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng selama dua bulan.

Selain itu, Bulog juga menunggu usulan resmi pemerintah daerah terkait pembangunan Infrastruktur Pasca Panen (IPP) berkapasitas 1.500 hingga 2.000 ton guna memperkuat cadangan pangan dan menjaga stabilitas harga beras.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, menyoroti rantai distribusi komoditas cabai yang dinilai masih cukup panjang. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga di tingkat konsumen.

“Sehingga perlu kita pikirkan bersama agar rantai pasoknya tidak terlalu panjang,” kata Syamsudin.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Forkopimda Kabupaten Buton berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga ketahanan pangan, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan sosial masyarakat.