RRI.CO.ID, Kendari - Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua, menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah akan difokuskan pada optimalisasi aset sektor kelautan dan perikanan sebagai pengungkit Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Balai Benih Udang Mata dan Balai Jasa Dok Perbengkelan, Kamis 26 Maret 2026, yang menjadi bagian dari upaya pemetaan potensi serta efektivitas pemanfaatan aset strategis daerah.

Menurut Hugua, penguatan sektor produktif berbasis aset yang sudah tersedia merupakan langkah lebih efisien dan berdampak dibanding membangun dari awal tanpa perencanaan matang.

Karena itu, kebijakan penganggaran melalui APBD ke depan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas fasilitas yang telah terbukti memberi kontribusi ekonomi.

“Pemanfaatan aset harus maksimal. Kita dorong agar semua fasilitas yang ada benar-benar produktif, memberi nilai tambah, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan pengembangan sektor kelautan dan perikanan berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Koordinasi lanjutan dengan gubernur dan DPRD akan dilakukan guna memperkuat dukungan kebijakan dan penganggaran.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, Sri Resqina R. Laydi, menyebut Balai Benih Udang Mata memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benur berkualitas di Sultra.

Dalam satu siklus, produksi mencapai 1 juta benur, dengan potensi hingga 4 juta benur per tahun.

Benur tersebut telah dimanfaatkan kawasan tambak di Konawe Selatan dan Bombana, dengan estimasi produksi udang sekitar 400 ton.

Dengan asumsi harga Rp60.000 per kilogram, potensi omzet mencapai Rp24 miliar bagi pelaku usaha.

Selain memberi dampak ekonomi langsung, balai benih juga menjadi sumber PAD dengan target Rp125 juta pada 2026.

Di sisi lain, Balai Jasa Dok Perbengkelan berperan dalam mendukung operasional armada tangkap melalui layanan docking dan perbaikan kapal dengan biaya terjangkau bagi nelayan.

Pada 2025, balai ini menghasilkan PAD Rp128 juta dan ditargetkan meningkat menjadi Rp250 juta pada 2026. Dengan rencana peningkatan kapasitas dari 2 rel menjadi 5 rel serta pembenahan sarana prasarana, potensi PAD diproyeksikan dapat mencapai Rp500 juta per tahun.

Langkah optimalisasi ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra dalam menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.