KBRN, Batam : Di Kepulauan Riau (Kepri), harga kebutuhan pokok menjadi topik sensitif setiap kali musim angin utara tiba. Pasokan beras, cabai, hingga bahan bakar kerap terganggu oleh kondisi cuaca dan distribusi antar pulau. Di sinilah pentingnya kehadiran kebijakan moneter dan fiskal yang seirama, terutama ketika Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah berupaya mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Data terbaru BI menunjukkan, inflasi tahunan Kepri per September 2025 berada di kisaran 2,7% (yoy) masih dalam rentang sasaran nasional 2,5 ± 1%. Capaian ini tidak lepas dari strategi kolaboratif melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun, tantangan ke depan tidak ringan. Tekanan harga global, biaya logistik antarpulau, serta fluktuasi nilai tukar masih bisa menimbulkan “gelombang baru” bagi stabilitas ekonomi daerah.
Kebijakan moneter yang ditempuh BI sejatinya bukan hanya soal menjaga kestabilan rupiah atau suku bunga. Di tingkat daerah, stabilitas harga memiliki efek berantai terhadap konsumsi rumah tangga, kontributor utama pertumbuhan ekonomi Kepri yang porsinya lebih dari 50% terhadap PDRB.
Menurut Kepala Perwakilan BI Kepri, Ronny Widijarto, stabilitas harga menjadi fondasi utama kepercayaan masyarakat untuk berbelanja dan berinvestasi.
“Begitu harga-harga stabil, pelaku usaha kecil tidak perlu menyesuaikan harga terlalu sering. Konsumen juga lebih berani berbelanja. Ini menciptakan siklus positif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Analisis penulis, efek kestabilan ini ibarat “peredam kejut” bagi perekonomian lokal. Tanpa kendali inflasi yang baik, upaya mendorong pertumbuhan justru bisa kontraproduktif. Bunga tinggi menekan investasi, sementara kenaikan harga pangan mempersempit ruang konsumsi. Maka, menjaga inflasi tetap rendah dan stabil bukan sekadar target statistik, tapi strategi pembangunan yang berkelanjutan.
Salah satu gagasan penting dari kebijakan BI adalah memperluas akses ekonomi digital sebagai penopang stabilitas. Kepri menjadi wilayah yang cukup progresif dalam implementasi QRIS dan digitalisasi transaksi UMKM. Berdasarkan data BI, hingga pertengahan 2025, lebih dari 200 ribu pelaku UMKM di Kepri telah menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran.
Melalui QRIS, transaksi antara penjual dan pembeli menjadi lebih efisien, cepat, dan tercatat secara digital. Bagi pelaku UMKM, penerapan QRIS tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga memperkuat posisi keuangan mereka.
Dana hasil penjualan yang masuk melalui QRIS langsung tercatat di rekening bank, dan secara akuntansi dikategorikan sebagai setara kas (cash equivalent) aset yang sama likuidnya dengan uang tunai.
Dengan demikian, QRIS menjadi bagian dari arus kas (cash flow) UMKM, membantu mereka menjaga likuiditas tanpa harus bergantung pada transaksi tunai. Langkah BI mendorong digitalisasi transaksi sejatinya merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas moneter berbasis masyarakat. Semakin cepat uang berputar di sistem digital, semakin kuat pula fondasi ekonomi daerah.
Menurut Rina, pelaku usaha kuliner di Batam, penerapan QRIS membuat arus kas bisnisnya lebih tertata.
“Sebelumnya, saya sering kesulitan menghitung omzet karena semua tunai. Sekarang lebih mudah memantau pendapatan harian dan menyiapkan modal untuk bahan baku,” kata Rina di Batam Center, Kamis (6/7/2025).
Hubungan antara QRIS, UMKM, dan inflasi memang tidak bersifat langsung, tetapi memiliki dampak sistemik. QRIS mempercepat perputaran uang (velocity of money) tanpa menambah jumlah uang beredar secara berlebihan. Arus kas yang lebih cepat dan efisien ini menjaga sirkulasi ekonomi tetap sehat, tanpa menciptakan tekanan harga.
Selain itu, data transaksi digital dari QRIS juga membantu BI dan TPID mendeteksi lebih dini potensi lonjakan harga melalui tren konsumsi dan pergerakan komoditas strategis. Dengan informasi yang akurat dan real-time, kebijakan pengendalian inflasi bisa lebih tepat sasaran.
Dari sisi UMKM, transaksi QRIS memperkuat cash flow mereka. Dana penjualan yang langsung masuk ke rekening pelaku usaha dapat mencegah persaingan monopoli, menjaga pasokan bahan baku, menghindari gangguan produksi, dan menstabilkan harga di tingkat konsumen. Dalam konteks inilah, QRIS dan UMKM berperan menjaga inflasi melalui jalur yang halus—yakni menjaga kelancaran ekonomi riil dan daya beli masyarakat.
Penulis melihat langkah BI memperluas ekosistem digital bukan hanya respons terhadap tren, tapi strategi jangka panjang untuk menekan biaya ekonomi. Semakin efisien sistem pembayaran, semakin kecil potensi inflasi yang bersumber dari distribusi dan biaya transaksi.
Peran Pemerintah Daerah, Menyambung Kebijakan Pusat ke Lapangan
Namun, stabilitas harga tidak bisa ditopang kebijakan moneter semata. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam memperkuat sisi pasokan dan distribusi. Di Kepri, sinergi antara BI, Pemprov, Bulog, dan BUMD logistik mulai menunjukkan hasil nyata. Program seperti pasar murah terjadwal, dan subsidi ongkos transportasi antar pulau telah membantu menjaga ketersediaan barang pokok di wilayah hinterland.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam forum TPID beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Sebab Kepri Kepri yang belum bisa mandiri dan masih bergantung dengan pasokan dari pulau Jawa dan Sumatera harus dapat mengedepankan gotongroyong dalam menjaga stabilitas keamanan pangan dan kondisi.
“Inflasi di Kepri seringkali dipicu oleh distribusi antar pulau. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan BI dan Bulog untuk menjaga kelancaran pasokan terutama jelang hari besar keagamaan,” ujarnya.
Menariknya, kolaborasi tersebut juga dibalut dengan pendekatan kultural dan edukatif. Salah satunya, ketika Bank Indonesia Kepri bersama TPID memecahkan rekor MURI memasak 1.000 porsi ikan asam pedas menggunakan cabai kering lokal di Hotel Santika Batam pada Oktober lalu.
Kegiatan kuliner masal itu bukan sekadar ajang seremonial. Melalui inovasi penggunaan cabai kering, BI ingin mendorong masyarakat untuk berpikir kreatif dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas hortikultura, terutama cabai merah yang kerap menjadi penyumbang utama inflasi.
“Cabai kering adalah simbol adaptasi. Ia mengajarkan kita bahwa solusi pengendalian inflasi bisa lahir dari dapur masyarakat sendiri,” kata Deputi Kepala Perwakilan BI Kepri Ardhienus, Jumat (24/10/2025).
Selain promosi pangan alternatif, BI Kepri juga menggandeng sekolah dan kelompok tani kota untuk mengembangkan urban farming, pertanian perkotaan dengan skala kecil namun berkelanjutan. Program ini difokuskan pada pemanfaatan lahan sempit dan edukasi pelajar tentang kemandirian pangan.
Dengan konsep hidroponik dan budidaya sayur cepat panen, kegiatan ini telah melibatkan ratusan siswa di Batam dan Tanjungpinang. Tujuannya sederhana, menumbuhkan kesadaran sejak dini bahwa menjaga pasokan pangan adalah bagian dari menjaga stabilitas ekonomi.
Pandangan penulis, inilah wujud konkret sinergi fiskal-moneter di tingkat lokal. BI menjaga sisi permintaan dengan kebijakan moneter dan stabilitas harga, sementara pemerintah daerah memperkuat sisi penawaran dan logistik. Keseimbangan dua sisi inilah yang menjadi kunci menjaga inflasi tetap rendah tanpa mengorbankan pertumbuhan.
Selain menjaga stabilitas, kebijakan BI di daerah seharusnya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif. Artinya, pengendalian inflasi tidak hanya menjaga nilai uang, tetapi juga membuka ruang bagi kelompok masyarakat rentan untuk tetap produktif.
Program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI) misalnya, menjadi contoh bagaimana kebijakan moneter bisa bersentuhan langsung dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Dukungan pembiayaan, pelatihan digital, hingga fasilitasi pemasaran bagi UMKM pangan mampu memperkuat daya saing produk daerah sekaligus menjaga pasokan.
Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas bukan berarti stagnasi. Justru, inflasi yang terkendali memberi “ruang napas” bagi UMKM untuk tumbuh tanpa dihantui lonjakan biaya produksi.
Tantangan ke Depan, Dari Ketahanan Pangan ke Transisi Energi
Kepri sebagai daerah kepulauan menghadapi tantangan unik dalam pengendalian inflasi mulai dari ketergantungan pada pasokan luar daerah hingga biaya energi yang fluktuatif. Ke depan, kebijakan BI perlu memperhitungkan dampak transisi energi dan perubahan iklim terhadap pola harga, terutama pangan dan transportasi laut.
Penulis berpandangan diversifikasi sumber pasokan pangan lokal dan efisiensi energi logistik harus menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi jangka panjang. BI bersama TPID bisa memperkuat riset dan data mikro wilayah untuk merancang kebijakan yang lebih adaptif.
Kisah pengendalian inflasi di Kepri adalah contoh bahwa kebijakan moneter yang kuat harus disertai sinergi lokal yang cermat. Ketika BI menjaga kepercayaan terhadap rupiah, pemerintah daerah memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau, dan UMKM menyesuaikan diri dengan era digital, maka stabilitas ekonomi daerah tidak lagi sekadar angka, tapi kesejahteraan nyata di lapangan.
Dalam konteks ini, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga harga tetap rendah, melainkan menjaga harapan masyarakat tetap tinggi. Itulah inti dari kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat, stabil namun progresif, berhati-hati namun tetap mendorong pertumbuhan.