RRI.CO.ID, Pandeglang - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten pandeglang menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata tahun 2026 sebesar Rp670 juta. Angka ini menurun drastis dibandingkan target tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp1 miliar. Penyesuaian dilakukan menyusul evaluasi terhadap realisasi capaian pendapatan dari dua objek wisata utama milik pemerintah daerah.
Kepala Disparbud Pandeglang, Rahmat Zultika menjelaskan, nominal target tahun lalu tidak berbanding lurus dengan fakta pendapatan di lapangan. Ia mencontohkan, objek wisata Cikoromoy yang sebelumnya dibebankan target mencapai Rp350 juta per tahun, hanya terealisasi sebesar Rp50 juta.
Baca juga: Target Wisatawan Pandeglang 2026 Dipatok 2,5 Juta Wisatawan
"Tahun 2025 itu harganya 1 miliar 7 juta, kemudian tahun ini turun menjadi 670 jutaan. Ternyata tahun sebelumnya Cikoromoy targetnya 350 jutaan dan ini tidak pernah mencapai angka segitu, rata-rata sekitar 50 jutaan," ujar Rahmat, Sabtu 31 Januari 2026.
Kesenjangan angka yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut menjadi dasar utama Disparbud melakukan rasionalisasi anggaran pada tahun ini. Pemerintah daerah kini memilih untuk menetapkan target yang lebih realistis sesuai dengan potensi bisnis aktual. Adapun total proyeksi pendapatan tahun 2026 merupakan akumulasi dari dua objek wisata kelolaan Pemda, yakni Cikoromoy dan Cisolong.
Rahmat menyebutkan bahwa pengelolaan langsung oleh dinas hanya terbatas pada dua titik destinasi tersebut. Pendapatan murni dari sektor ini diambil dari retribusi tiket masuk yang langsung masuk ke kas daerah sebagai PAD dinas.
Baca juga: Bapenda Pandeglang Turunkan Target PAD 2026 Jadi Rp336,8 Miliar
"Tahun ini disesuaikan dengan potensi yang kita miliki karena pada kenyataannya nilai bisnisnya tidak segitu," ucapnya.
Sementara ia menilai, penurunan target tahun ini dianggap sebagai langkah pembenahan agar proyeksi keuangan daerah tidak meleset dari potensi yang tersedia. Fokus dinas saat ini adalah memastikan capaian nominal Rp670 juta tersebut dapat terpenuhi secara maksimal tanpa mengabaikan pelayanan publik.