KBRN, Serang: Diskriminasi terhadap perempuan di Banten masih menjadi tantangan serius. Hal ini disampaikan Ketua Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Banten, Enggar Utari. Menurut Enggar, persoalan diskriminasi perempuan muncul di banyak sektor, mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan hingga budaya.

“Stereotipe yang melekat masih kuat, misalnya anggapan perempuan hanya pantas di ranah domestik. Akibatnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan kesehatan reproduksi menjadi terbatas, khususnya di wilayah pedesaan,” ujar Enggar saat dialog bersama RRI, Senin (22/9/2025).

Baca juga: Diskriminasi Perempuan Masih Jadi Persoalan Serius di Banten

Enggar menambahkan, kasus kekerasan berbasis gender di Banten juga masih tinggi. Fenomena tersebut bahkan kerap menyerupai gunung es karena sebagian besar korban enggan melapor akibat stigma dan tekanan sosial. “Kalau kita mendengar berita, hampir setiap hari ada saja kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak,” kata Enggar.

Enggar menilai, salah satu faktor utama yang menghambat kesetaraan gender di Banten adalah budaya patriarki. “Budaya ini memang ada sisi baiknya, tapi ketika sampai mengekang akses dan kesempatan perempuan di ruang publik, itu jadi masalah besar. Perempuan kerap dianggap lemah dan suaranya tidak terdengar,” ucapnya.

Rendahnya literasi gender, baik di masyarakat maupun pembuat kebijakan, memperparah situasi. Padahal, Banten sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender sejak 2005. “Sudah 20 tahun lebih, tetapi pemahaman soal gender masih sering salah kaprah. Banyak yang mengira gender itu sama dengan perempuan, padahal tidak,” kata Enggar.

Baca juga: Bahasa Isyarat Jadi Jembatan Informasi bagi Tunarungu

Untuk menekan diskriminasi, Puspa Banten bersama berbagai lembaga terus melakukan program pemberdayaan. Mulai dari pelatihan ekonomi perempuan, kampanye anti kekerasan berbasis gender di sekolah dan komunitas, hingga mendorong lahirnya regulasi daerah yang responsif gender.

Puspa juga berkolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mendobrak norma-norma sosial yang diskriminatif. “Korban kekerasan atau perdagangan orang misalnya, harus didukung agar bisa kembali diterima di masyarakat, bukan malah dijauhi,” ucap Enggar.

Enggar menekankan pentingnya keluarga sebagai ruang pertama pembentukan nilai anti-diskriminasi. Anak laki-laki dan perempuan, menurutnya, perlu dididik setara sejak kecil, termasuk dilibatkan dalam pekerjaan domestik maupun pengambilan keputusan keluarga.