KBRN, Serang: Diskriminasi terhadap perempuan di Banten masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian lintas sektor. Stereotipe perempuan hanya berperan di ranah domestik, membuat akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan.

“Kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan rumah tangga, pun masih marak. Korban paling banyak tetap perempuan dan anak-anak,” kata Ketua Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Banten, Enggar Utari dalam dialog Banten Bisa bersama Pro 1 RRI Banten, Senin (22/9/2025).

Baca juga: Dahnil Anzar Harapkan Nasyiatul Aisyiyah Perkuat Perempuan Muda

Dia menjelaskan, kasus pinjaman online (Pinjol) yang berujung tragedi keluarga, disebut sebagai contoh nyata lemahnya perlindungan sosial. Enggar menegaskan, literasi digital, keuangan, serta pendampingan hukum perlu diperluas agar perempuan tidak terus menjadi korban pertama dalam krisis keluarga.

Puspa Banten telah menjalankan sejumlah langkah strategis, mulai dari pemberdayaan ekonomi perempuan, kampanye anti kekerasan di sekolah, hingga mendorong lahirnya regulasi daerah responsif gender. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat dilakukan untuk mengikis norma-norma sosial diskriminatif.

“Martabat perempuan bisa ditegakkan ketika mereka memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam setiap kebijakan publik,” ujar Enggar.

Baca juga: Perempuan Muda Didorong Kuasai Ekonomi Digital

Ia juga menekankan pentingnya keterwakilan perempuan di posisi strategis, mulai dari kepala desa hingga legislatif, untuk memastikan suara perempuan benar-benar terdengar.

Enggar berharap generasi muda Banten dapat menjadi pelopor perubahan. Media sosial diharapkan digunakan untuk menyuarakan keadilan dan menolak diskriminasi. “Martabat perempuan akan terjaga jika anak muda berani bersuara,” ucapnya. (Nurlela)