Wali Kota Serang Dukung Pembinaan Pelajar Bermasalah di Barak TNI
- 30 Sep 2026 08:01 WIB
- Banten
Poin Utama
- Wali Kota Serang Budi Rustandi memberikan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi Banten untuk membina pelajar SMA bermasalah di lingkungan barak TNI.
- Program pembinaan ini dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan langsung melibatkan pelajar dalam proses hukum atau penjara.
- Kegiatan pembinaan harus difokuskan pada pembentukan karakter dan perbaikan kondisi psikologis pelajar, bukan pada tujuan untuk menyiksa atau menghukum mereka.
RRI.CO.ID, Serang - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membina pelajar SMA yang bermasalah di lingkungan barak TNI mendapat dukungan Wali Kota Serang, Budi Rustandi. Budi menilai, pembinaan tersebut dapat menjadi pilihan untuk membantu pelajar memperbaiki perilaku, dibandingkan langsung berhadapan dengan proses hukum. Kegiatan itu, perlu diarahkan pada pembentukan karakter dan perbaikan kondisi psikologis pelajar.
"Saya pasti akan mendukung segala kebijakan Pak Gubernur. Saya lihat sisi yang baik, daripada masuk ke penjara. Artinya dalam rangka melatih mereka, membina mereka, bukan untuk menyiksa mereka," kata Budi Rustandi, Selasa, 29 September 2026.
Program pembinaan pelajar tersebut rencananya dilaksanakan di tiga fasilitas TNI di Banten, yakni Yonif 320/Badak Putih di Pandeglang, Batalyon Kavaleri 9 di Kota Tangerang Selatan, dan Grup 1 Kopassus di Kota Serang.
Budi mengatakan, Pemkot Serang juga akan melakukan sosialisasi ke sekolah sebagai bagian dari upaya mencegah kenakalan pelajar. Namun, kewenangan pemerintah kota di bidang pendidikan hanya mencakup jenjang SD dan SMP.
"Saya akan sosialisasi ke sekolah-sekolah, tapi kewenangan saya cuma sampai SMP. Belum bisa masuk kepada SMA. Tentu saya akan masuk kepada SMP," ujarnya.
Menurut Budi, pencegahan tawuran juga perlu dilakukan dengan melihat berbagai faktor yang dapat memicu perilaku tersebut. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkot Serang adalah peredaran minuman keras.
"Saya juga menghindari tawuran dan lain-lain, agar jangan sampai karena pemicunya adalah minuman keras. Teman-teman tahu bagaimana saya memperjuangkan agar minuman keras ini jangan beredar sembarangan, tidak gampang dibeli oleh masyarakat," katanya.
Budi menyebut, kebijakan pengendalian minuman keras masih menghadapi perbedaan pendapat di masyarakat. Ia mengatakan pemerintah daerah tetap perlu mengambil kebijakan yang dinilai baik bagi masyarakat sesuai kewenangannya.
"Yang penting yang terbaik, apalagi saya sebagai seorang muslim," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....