Pemkot Serang Pertimbangkan Integrasi Angkot dengan Bus dan Feeder Banten

RRI.CO.ID, Serang - Rencana pengembangan transportasi publik di Kota Serang mulai diarahkan pada penyatuan layanan angkutan yang sudah tersedia, termasuk angkot dengan bus dan feeder yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Banten. Ketua Satgas Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengatakan integrasi antarmoda menjadi salah satu hal yang dikaji Pemkot Serang.

Menurut Wahyu, kebutuhan transportasi publik tidak bisa dilepaskan dari penataan pola ruang Kota Serang. Kemudahan mobilitas warga dinilai perlu berjalan seiring dengan penataan kawasan. “Penataan pola ruang kita sudah banyak masyarakat yang mengapresiasi. Pak Wali ingin meningkatkan dengan kemudahan-kemudahan arus transportasi. Maka Pak Wali menginginkan ada kajian mengenai transportasi publik supaya ini bisa tersambung dengan pergerakan masyarakat,” ujar Wahyu saat ditemui di Setda Kota Serang, Rabu, 19 Agustus 2026.

Wahyu mengatakan layanan transportasi yang telah disiapkan Pemprov Banten menjadi salah satu bagian yang akan diperhitungkan dalam kajian tersebut. Bus dan feeder di tingkat provinsi dinilai perlu memiliki koneksi dengan transportasi yang melayani pergerakan warga di dalam Kota Serang. “Di provinsi kan ada feeder, ada transportasi bus dan segala macam. Nah, itu disambungkan juga oleh Pak Wali,” katanya.

Pemkot Serang belum menetapkan bentuk layanan yang akan digunakan. Salah satu opsi yang dikaji yakni menggandeng angkutan kota yang selama ini beroperasi dengan melibatkan organisasi angkutan seperti Organda.

Pilihan lainnya, pemerintah daerah dapat menyediakan layanan transportasi sendiri untuk melayani masyarakat. Kedua opsi tersebut masih dibandingkan dari sisi kebutuhan layanan, kemampuan daerah hingga pembiayaan.

“Apakah kita menggandeng para pemilik angkot, Organda, atau kita mengadakan transportasi sendiri untuk melayani masyarakat Kota Serang. Ini yang sedang kita kaji,” kata Wahyu.

Jika angkot menjadi bagian dari sistem transportasi baru, Pemkot Serang juga perlu menghitung kebutuhan peremajaan dan penambahan armada. Skema pembiayaan menjadi salah satu pertimbangan agar layanan tetap berjalan tanpa meningkatkan beban masyarakat.

“Misalkan menggunakan angkot yang ada, tapi diremajakan seperti apa? Atau ada penambahan yang memang dibiayai pemerintah daerah, nanti seperti apa. Cost-nya bagaimana, benefit-nya apa, kemudian untuk masyarakat bagaimana agar tidak membebani masyarakat,” ucapnya.

Wahyu menyebut penerapan layanan kemungkinan dimulai dari kawasan perkotaan. Namun, keputusan tersebut masih menunggu hasil kajian yang mempertimbangkan kapasitas penumpang, kebutuhan masyarakat, jaringan jalan dan kemampuan anggaran daerah.

Rencana pembangunan jalur khusus transportasi publik juga belum ditutup. Pemkot Serang masih melihat kemungkinan penerapannya dengan mempertimbangkan kondisi jalan yang tersedia. “Kalaupun memungkinkan ada jalur khusus, ya bisa dimungkinkan. Kalau tidak, akan menggunakan jalur yang ada. Kita tahu dengan keterbatasan jalur yang ada di Kota Serang,” katanya.

Menurut Wahyu, hasil kajian nantinya akan menentukan pola transportasi yang paling sesuai untuk Kota Serang. Sistem yang disiapkan tidak hanya diarahkan untuk menghadirkan moda baru, tetapi juga menghubungkan layanan yang sudah tersedia agar perjalanan masyarakat lebih mudah. “Yang penting adalah ada keinginan Pak Wali untuk memfasilitasi masyarakat dengan transportasi publik,” kata Wahyu.