Surplus 172 Ribu Ton Beras, Lebak Siap Pasok Pangan Jabodetabek

RRI.CO.ID, Lebak - Kabupaten Lebak makin mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama di Provinsi Banten. Selama semester pertama 2026, produksi beras di daerah agraris ini melimpah ruah hingga mencatatkan surplus mencapai 172.460 ton.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, total produksi Gabah Kering Pungut (GKP) dari 28 kecamatan sepanjang Januari hingga Juni 2026 menembus 475.348 ton. Jika dikonversikan, angka ini setara dengan 249.587 ton beras. Sementara tingkat konsumsi beras warga Lebak hanya berkisar 12.854 ton per bulan atau sekitar 77.127 ton dalam enam bulan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar mengungkapkan, sisa stok beras yang melimpah ini tak cuma mengamankan konsumsi lokal, tapi juga sangat cukup untuk dipasok ke daerah lain seperti kawasan Jabodetabek.

"Produksi GKP Januari sampai Juni 2026 menembus 475.348 ton. Kalau dikonversikan dengan beras sebanyak 249.587 ton. Setelah dikurangi konsumsi warga, masih ada surplus sekitar 172.460 ton beras. Ini bisa untuk memenuhi kebutuhan warga Lebak sampai 13 bulan ke depan, bahkan melimpah untuk dikirim ke luar daerah," kata Rahmat.

Selama ini, limpahan gabah Lebak kerap diborong oleh tengkulak dan pengepul antardaerah untuk digiling di luar wilayah. Guna menahan nilai tambah agar berputar di daerah sendiri, Pemkab Lebak menerjunkan BUMD PT Lebak Niaga Perseroda lewat fasilitas pengolahan beras Rice Milling Unit (RMU) modern.

Direktur PT Lebak Niaga Perseroda, Ilham Akbar, menyebut BUMD yang baru efektif beroperasi sejak April 2026 ini melahap sekitar 40 persen dari total produksi gabah di Lebak. Langkah ini diambil untuk mengamankan rantai pasok sekaligus menjaga harga gabah di tingkat petani tidak anjlok.

"Perusahaan telah menyerap Gabah Kering Pungut sebanyak 189.478 ton di Kabupaten Lebak pada periode Januari hingga Juni 2026. Memang pada awal April proses produksi belum berjalan maksimal karena seluruh fasilitas masih dalam tahap penyesuaian, tapi sekarang kapasitasnya terus kami naikkan," kata Ilham di Rangkasbitung, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Tak mau kalah, Perum Bulog Cabang Lebak juga gencar memborong panen warga. Pimpinan Cabang Bulog Lebak, Muhammad Syaukani, menyampaikan penyerapan GKP oleh pihaknya sudah menembus 41.764 ton atau 111 persen melebihi target awal pemerintah.

Syaukani memastikan perburuan gabah terus berlanjut lantaran sejumlah wilayah di Lebak masih memasuki masa panen raya sepanjang Agustus ini. Bulog bahkan mematok target pembelian hingga 200 ton gabah per hari lewat jaringan kemitraan.

"Penyerapan GKP selama Agustus 2026 masih berlangsung karena di beberapa daerah di Lebak memasuki masa panen. Dengan harga pembelian pemerintah Rp6.500 per kilogram, kami berharap pendapatan petani tetap terjaga dan petani tidak dirugikan ketika musim panen," ucap Syaukani.

Kehadiran RMU BUMD dan Bulog ini disambut hangat oleh para petani di lapangan. Ketua Kelompok Tani Sukabungah Desa Tambakbaya, Ruhiana, mengaku kini anggotanya punya banyak pilihan untuk menjual hasil panen dengan harga kompetitif. Meski begitu, para petani di desanya sepakat tidak menjual seluruh hasil panen demi menjaga lumbung pangan mandiri di rumah masing-masing.

"Sekarang petani punya pilihan. Ada Lebak Niaga, ada Bulog, ada juga pengepul dan RMU swasta. Tapi petani Tambakbaya tidak menjual semua hasil panen, kami tetap menyisihkan sebagian sebagai stok pangan sendiri. Kalau penyerapan BUMD dan Bulog makin kuat dan harganya bagus, tentu kami makin semangat menanam," ujar Ruhiana.

Menanggapi geliat rantai pasok ini, Bupati Lebak, Mochammad Hasbi Asyidiqi Jayabaya, mengimbau para petani agar lebih memprioritaskan penjualan gabah ke lembaga lokal ketimbang dibawa keluar daerah oleh pengepul. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa memaksakan kehendak karena hak jual sepenuhnya ada di tangan petani.

"Keberadaan PT Lebak Niaga Perseroda melalui fasilitas RMU modern dan sinergi bersama Perum Bulog menjadi pilar utama dalam memperkuat hilirisasi pangan, menstabilkan pasokan beras, dan menyejahterakan petani lokal di Lebak. Harapan kita GKP yang dihasilkan di Lebak tidak perlu lagi dijual ke pengepul luar. Tapi tentu pemerintah tidak bisa memaksa, karena itu hak prerogatif petani," kata Hasbi.