RRI.CO.ID, Serang - Separuh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten masih belum memenuhi standar kesehatan yang menjadi dari syarat operasional program. Kondisi tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jakarta, Ida Wahyuni saat audiensi dengan Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Selasa 4 Agustus 2026.

Menurut Ida berdasarkan laporan ada sekitar 700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sedangkan sekitar 700 dapur lainnya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan.

Ia mengatakan proses penerbitan SLHS membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari pemeriksaan lingkungan, kelayakan fasilitas, hingga pelatihan bagi penjamah makanan. “Sekitar 700 sudah memiliki SLHS dan sekitar 700 lagi sedang berproses. Persyaratan SLHS memang cukup banyak, mulai dari lingkungan, fasilitas, hingga pelatihan penjamah makanan untuk memastikan higienitas,” ujar Ida.

Ida menyebut saat ini masih terdapat sekitar 27 SPPG di Banten yang berstatus suspend dan tersebar di berbagai daerah. Penghentian operasional dilakukan karena adanya kekurangan infrastruktur atau fasilitas yang harus diperbaiki.

“Beragam ya, ada yang mungkin infrastrukturnya kurang, ada yang memang kekurangan minor, ada yang kekurangan mayor. Tapi semua itu berproses untuk diperbaiki,” ujarnya.

Adapun jmlah penerima manfaat Program MBG di Banten saat ini telah mencapai 3.397.020 orang. Karena itu, pemenuhan standar kesehatan dapur menjadi salah satu fokus utama agar makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan memenuhi kebutuhan gizi.

Ia menambahkan evaluasi terhadap SPPG terus dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan sebelum kembali beroperasi.