RRI.CO.ID, Cilegon - Pembahasan Prognosis APBD Kota Cilegon kembali ditunda setelah DPRD menemukan sejumlah kekeliruan pada dokumen pendapatan yang dipaparkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. DPRD menilai data yang disajikan belum akurat sehingga perlu diperbaiki sebelum pembahasan dilanjutkan.

Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Masduki mengaku, pihaknya menemukan kejanggalan pada target pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB serta pajak reklame. Menurutnya, kedua pos pendapatan tersebut tercantum dengan angka yang sama, sehingga dinilai tidak logis dan harus segera dikoreksi.

“Baru dibahas itu kan pendapatan, angka angka yang muncul tadi ditayangkan, ekspose dari eksekutif itu kan angkanya ga masuk. Logikanya begini, poin pendapatan BPHTB dan pendapatan Reklame itu ga ada sedikitpun berubah kurang lebih angkanya itu Rp 3,22 Miliar dan yang satunya juga Rp 3,22 Miliar,” ujar Masduki di gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa 4 Agustus 2026.

Masduki menyampaikan, ketepatan target pendapatan menjadi dasar dalam penyusunan belanja daerah. Apabila target pendapatan tidak disusun secara tepat, maka akan berdampak terhadap program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah.

“Kan logikanya ga mungkin, kenapa tadi kita bicara skor dulu silakan perbaiki. Karena supaya emang, berdampak besar ketika angka target pendapatan yang direncanakan itu adalah perlu berbeda maka otomatis berpengaruh terhadap realisasi belanja dan program nya,” ucap Masduki.

Ia menambahkan, DPRD bersama Badan Anggaran ingin memastikan besaran pendapatan riil terlebih dahulu sebelum membahas alokasi belanja. Menurutnya, pembahasan baru sebatas membuka data pendapatan, namun sudah ditemukan banyak kesalahan dalam penyusunan dokumen.

“Makanya kita pimpinan DPRD dan tim anggaran betul-betul ingin memastikan pendapatan real itu berapa, baru nanti kita bicara belanjanya, ini baru pendapatan dan baru dibuka angka, angkanya itu antara poin satu dan poin dua itu sama.

Masduki juga menilai adanya kelalaian dari tim penyusun dokumen anggaran. Karena itu, DPRD kembali menskors rapat pembahasan prognosis dan meminta TAPD memperbaiki seluruh data agar pembahasan APBD dapat dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.