RRI.CO.ID, Lebak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menetapkan status siaga darurat kekeringan akibat musim kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut. Penetapan status siaga darurat ini berlaku selama dua pekan, hingga 14 Agustus 2026.

Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta, mengatakan penetapan status siaga darurat dilakukan sebagai langkah percepatan penanganan dampak kekeringan yang semakin meluas di sejumlah kecamatan. Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan banyak sumber air warga mengalami penyusutan bahkan mengering, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

"Status siaga darurat ini kami tetapkan agar penanganan krisis air bersih dapat dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi," kata Sukanta di Lebak, Senin, 3 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, BPBD Kabupaten Lebak kini setiap hari mendistribusikan air bersih ke desa-desa yang terdampak kekeringan, terutama wilayah pelosok yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Air bersih tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK), serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Lebak telah mendistribusikan sebanyak 153.000 liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut telah menjangkau sekitar 7.000 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 18 desa pada tujuh kecamatan.

Ketujuh kecamatan tersebut meliputi Warunggunung, Wanasalam, Sajira, Cimarga, Leuwidamar, Curugbitung, dan Cilograng. Distribusi air bersih dilakukan secara bergiliran berdasarkan jadwal yang telah disusun agar seluruh wilayah terdampak memperoleh pelayanan secara merata.

"Kami berupaya memastikan seluruh masyarakat yang membutuhkan mendapatkan pasokan air bersih sesuai kebutuhan. Distribusi dilakukan setiap hari berdasarkan skala prioritas," ujarnya.

Potensi kekeringan diperkirakan masih akan meluas apabila musim kemarau terus berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD Kabupaten Lebak, terdapat 90 desa yang berada di 23 kecamatan masuk kategori rawan mengalami kekeringan.

Karena itu, pihaknya terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi bertambahnya wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih. "Kami terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun desa agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat apabila ada wilayah yang mulai mengalami krisis air," kata Sukanta.

Selama proses pendistribusian berlangsung, masyarakat disebut sangat tertib ketika mengantre mengambil air bersih yang dibawa menggunakan mobil tangki BPBD. Kondisi tersebut membuat proses penyaluran bantuan berjalan lancar tanpa kendala berarti. BPBD Kabupaten Lebak juga telah menyusun jadwal pendistribusian air bersih agar pelayanan kepada masyarakat berlangsung lebih efektif.

Selain distribusi berdasarkan jadwal, masyarakat juga dapat mengajukan permintaan bantuan air bersih apabila wilayahnya mengalami kekurangan pasokan. Sukanta menjelaskan, prosedur pengajuan bantuan dilakukan melalui pemerintah desa yang kemudian menyampaikan laporan kepada BPBD Kabupaten Lebak melalui layanan WhatsApp.

"Dengan mekanisme tersebut kami berharap laporan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti sehingga kebutuhan air bersih bisa terpenuhi secepat mungkin," ucapnya.

Ia menambahkan, koordinasi dengan aparatur desa menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Lebak. Respons cepat pemerintah desa sangat membantu BPBD dalam menentukan lokasi prioritas pendistribusian air bersih.

Masyarakat di sejumlah desa mengaku merasa terbantu dengan adanya bantuan air bersih yang disalurkan pemerintah daerah karena sumur-sumur milik warga telah mengering selama sekitar satu bulan terakhir. Warga diimbau agar menggunakan air bersih secara bijaksana dan terus melaporkan apabila terjadi kekeringan di wilayahnya, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat selama masa siaga darurat masih berlangsung.