BPBD Minta Warga Tak Termakan Hoaks Soal Status Gunung Anak Krakatau

RRI.CO.ID, Serang - RRI.CO.ID, Serang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten memastikan langkah mitigasi di pesisir Selat Sunda terus diperkuat. Langkah ini diambil menyusul status Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih bertahan di Level III atau Siaga.

Kepala BPBD Provinsi Banten, Lutfi Mujahidin, meminta masyarakat di wilayah pesisir tetap waspada namun tidak perlu panik. Ia juga menepis kabar burung yang viral di media sosial terkait kenaikan status gunung api tersebut.

"Sampai saat ini Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III. Informasi yang menyebut sudah naik menjadi Level IV itu hoaks," tegas Lutfi saat dihubungi dalam program HALO RRI, Senin, 13 Juli 2026.

Berdasarkan evaluasi terbaru dari Kementerian ESDM, beberapa parameter aktivitas vulkanik Anak Krakatau sebenarnya menunjukkan tren penurunan. Meski ada parameter lain yang sedikit naik, kondisinya belum signifikan sehingga statusnya belum berubah.

Untuk mengantisipasi skenario terburuk, BPBD Banten bergerak cepat lewat sejumlah program penyelamatan. Salah satunya dengan memperbanyak pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di area rawan. Lewat program ini, warga pesisir dilatih melakukan evakuasi mandiri tanpa harus menunggu instruksi petugas saat darurat.

Tak hanya menyasar pemukiman, edukasi kebencanaan juga mulai masuk ke sekolah dan pondok pesantren. Siswa SMA dan para santri diajarkan cara menyelamatkan diri dari gempa dan potensi tsunami.

"Mitigasi ini kami lakukan sepanjang tahun. Mulai dari pembentukan Destana, edukasi di sekolah-sekolah, sampai pelatihan untuk pelaku pariwisata di Serang, Tangerang, dan Lebak," kata Lutfi.

Sektor wisata di sepanjang pantai Banten turut digenjot agar pengelola hotel dan tempat hiburan paham prosedur evakuasi. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan para wisatawan jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah informasi di media sosial dan tetap memantau perkembangan resmi dari PVMBG atau BPBD setempat agar tidak memicu kepanikan massal.