RRI.CO.ID, Pandeglang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang gencar melakukan intervensi untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang kerap muncul akibat ketidakpastian proses seleksi penerimaan siswa baru. Persoalan akses transportasi serta gengsi orang tua menjadi faktor penghambat utama anak melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lokasinya jauh dari tempat tinggal.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pandeglang, Sutoto, menyatakan pihaknya terus mengantisipasi fenomena lulus sekolah tidak melanjutkan yang dipicu oleh keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Disdikpora menekankan pentingnya menjaga masa belajar anak tetap di jalur formal demi tumbuh kembang mereka yang optimal hingga usia sekolah.
"Anak tidak mau sekolah karena terlalu jauh, ini jadi persoalan. Sedangkan kalokejar paket sebenarnya ada, tapi kan rata-rata tidak mau karena nonformal dan masa-masa ceria belajar anak bisa hilang," ujar Sutoto, Sabtu 11 Juli 2026.
Pemerintah menyadari bahwa kejar paket bukanlah solusi ideal bagi anak usia sekolah karena keterbatasan frekuensi pertemuan serta perbedaan lingkungan pergaulan. Oleh karena itu, Sutoto menyebut pendekatan persuasif kepada orang tua harus terus dilakukan agar mereka bersedia menyekolahkan anak ke institusi pendidikan terdekat meski bukan sekolah impian.
Disdikpora terus melakukan langkah mitigasi dengan memastikan setiap anak mendapatkan tempat duduk di satuan pendidikan formal sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli mendatang. Mitigasi ini disebut Sutoto merupakan upaya perlindungan agar masa depan pendidikan anak-anak di Pandeglang tidak terputus di tengah jalan.
"Yang harus diproteksi pemerintah daerah itu anak tidak sekolah karena faktor ekonomi atau tidak diterima di sekolah tujuan. Kami ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa belajarnya," kata Sutoto.
Sutoto berharap dukungan masyarakat dalam mengikuti saran penempatan sekolah alternatif demi kebaikan masa depan pendidikan anak dapat diterima. Disdikpora menekanka fokus utama saat ini adalah menghapus hambatan akses agar target wajib belajar 12 tahun dapat tercapai secara maksimal di seluruh wilayah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....