RRI.CO.ID, Pandeglang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang mencatat realisasi pajak daerah hingga awal Juli 2026 baru mencapai angka 38 persen. Capaian ini masih berada di bawah target triwulan kedua yang seharusnya telah menyentuh angka minimal 40 persen dari target total 174 miliar rupiah.
Kepala Bapenda Pandeglang, Ramadani, menyebut perlambatan kinerja penerimaan ini didominasi oleh sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Meskipun beberapa sektor lain seperti pajak hotel dan parkir menunjukkan performa positif di atas lima puluh persen, menurutnya akumulasi pendapatan daerah belum mencapai proporsi ideal pada pertengahan tahun.
"PBB sama BPHTB yang agak repot nih, per Jumat kemarin PBB baru 25 persen. Kalau teman-teman kecamatannya mau capek sebetulnya mudah itu dimonitoringnya, minimal tiap minggu sekali harus rekon," ujar Ramadani, Sabtu 11 Juli 2026.
Ramadani menilai faktor utama penyebab rendahnya capaian ini adalah kurang optimalnya tim monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan dan desa dalam mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Bapenda menyoroti perlunya kedisiplinan koordinasi antara petugas pungut daerah dengan pemerintah desa guna mempercepat siklus penagihan di lapangan.
Sebagai langkah perbaikan, otoritas pajak akan menginisiasi agenda pembinaan langsung ke seluruh kecamatan dengan melibatkan kepala desa dan petugas pungut mulai Juli ini. Bapenda menegaskan bahwa distribusi Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP RD) ke desa akan mengikuti realisasi pendapatan nyata, bukan berdasarkan angka pagu anggaran.
"BHP RD ini didistribusikan sesuai dengan realisasi bukan sesuai dengan pagu anggaran. Jadi kalau realisasinya hanya nyampe 70 persen, logikanya BHP RD-nya pun hanya segitu yang didistribusi ke desa," kata Ramadani.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi intensif antara pemerintah tingkat kecamatan dan desa mampu mengoptimalkan sisa waktu tahun anggaran yang ada. Optimalisasi ini dinilai Bapenda krusial agar target pendapatan asli daerah secara keseluruhan dapat terjaga demi kestabilan pembiayaan pembangunan daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....