Lebak Masih Kekurangan Lima Pustakawan untuk Layanan Ideal

RRI.CO.ID, Lebak – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak masih menghadapi keterbatasan jumlah pustakawan. Kondisi tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara optimal.

Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak, Ibnu Wahidin mengatakan, saat ini instansinya hanya memiliki tiga pustakawan. "Saat ini kami baru memiliki tiga pustakawan, padahal minimal dibutuhkan delapan pustakawan agar pelayanan dapat berjalan sesuai kebutuhan," ujarnya dalam program Banten Menyapa, Selasa, 7 Juli 2026.

Menurutnya, jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah anggota perpustakaan yang telah mencapai sekitar 6.767 orang. Rasio pelayanan pustakawan terhadap pemustaka masih jauh dari standar sehingga pemerintah daerah masih perlu menambah tenaga pustakawan.

Meski demikian, pihaknya memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan melalui optimalisasi tenaga yang tersedia. Selain pustakawan, pegawai lain juga dilibatkan untuk membantu operasional layanan perpustakaan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang maksimal.

"Kami tidak mau berhenti hanya karena kekurangan pustakawan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada kami optimalkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujarnya.

Selain optimalisasi personel, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui berbagai program bimbingan teknis (bimtek). Kegiatan tersebut menyasar pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, hingga pengelola komunitas literasi dan taman bacaan masyarakat. Tahun ini, sedikitnya 150 peserta dari jenjang SD, SMP, dan desa mendapatkan pelatihan mengenai tata kelola perpustakaan, pelayanan pemustaka, serta pengembangan koleksi agar mampu mengelola perpustakaan secara mandiri.

Upaya memperluas akses literasi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan sekolah, pemerintah desa, organisasi perangkat daerah, serta komunitas pegiat literasi. Dinas Perpustakaan mendorong setiap pemangku kepentingan mengambil peran dalam membangun budaya membaca, mengingat literasi menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor pembangunan.