Pemkot Tangsel Akan Perluas Akses Keuangan bagi UMKM dan Disabilitas

RRI.CO.ID, Tangsel - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan akan memperluas akses pembiayaan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, pelajar, pekerja migran Indonesia, serta penyandang disabilitas.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menegaskan, pemerataan akses keuangan bukan hanya berkaitan dengan penyediaan modal usaha, tetapi juga upaya mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat.

“Tujuan kami adalah memastikan semua kelompok masyarakat, mulai dari perempuan, pelajar, hingga teman-teman disabilitas, memiliki ruang dan akses pembiayaan yang sama. Tidak ada yang boleh tertinggal,” ujar Pilar menggelar rapat pleno penetapan program kerja bertema Pemerataan Akses Keuangan Berbasis Wilayah untuk Penguatan Ekonomi Lokal di Gedung Galeri Koperasi dan UKM, Serpong, bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Rabu, 3 Juni 2026.

Selain pemberdayaan kelompok rentan, rapat tersebut juga membahas peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia asal Tangerang Selatan. Pilar mendorong agar calon pekerja migran mendapatkan pelatihan vokasi yang memadai sehingga mampu bersaing di pasar kerja internasional.

Dalam pembahasan tersebut, salah satu tantangan utama yang disoroti adalah masih rendahnya pemenuhan persyaratan administratif oleh sebagian pelaku UMKM, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas usaha lainnya. Untuk mengatasi hal itu, perangkat daerah terkait bersama sektor perbankan terus melakukan pendampingan dan edukasi mengenai perizinan usaha, pelaporan perpajakan, serta kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

“Sebagian besar pelaku UMKM kita sebenarnya memiliki produk yang layak untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Namun, mereka masih terkendala persyaratan administratif. Ini yang ingin kita selesaikan bersama,” kata Pilar.

Lebih lanjut, Pemkot Tangsel juga menargetkan pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal maupun praktik rentenir dengan menghubungkan pelaku UMKM kepada berbagai program pembiayaan resmi yang disediakan perbankan dan pemerintah.

“Kita ingin masyarakat tidak lagi terjebak pinjol (pinjaman online)ilegal atau rentenir. Caranya dengan menyambungkan mereka ke ekosistem keuangan formal yang sudah tersedia, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ucapnya.

Senada, Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo mengatakan, program edukasi keuangan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM sepanjang tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut sejalan dengan tujuan utama TPAKD, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui perluasan akses keuangan yang inklusif.

“Ke depan masih ada sejumlah program prioritas yang sedang menunggu persetujuan untuk segera dilaksanakan,” ujar Bambang.