RRI.CO.ID, Pandeglang - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pandeglang sedang mencermati skema pembiayaan dan jaminan hidup bagi program transmigrasi lokal. Persoalan anggaran menjadi salah satu faktor penentu selain pemenuhan kriteria lahan yang hingga kini masih menjadi kendala utama di lapangan.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Pandeglang, Mohamad Kabir, mengungkapkan program transmigrasi selalu membawa tanggung jawab besar terkait jaminan hidup warga. Jika merujuk pada standar nasional, menurutnya pemerintah wajib menanggung biaya hidup peserta selama setahun penuh hingga mereka mampu mandiri di lahan garapan.

"Konsep transmigrasi nasional menuntut biaya pemerintah untuk jaminan hidup selama satu tahun. Kami belum sampai ke pembahasan biaya karena urusan lahan saja masih sangat jauh," kata Kabir, 4 Mei 2026.

Mohamad Kabir menekankan pembangunan transmigrasi tidak sekadar memindahkan orang, tetapi menyiapkan ekosistem kehidupan yang layak bagi masyarakat. Tanpa adanya skema pembiayaan yang jelas,

Ia khawatir program ini justru akan membebani keuangan daerah tanpa memberikan hasil yang maksimal bagi kesejahteraan warga. Persyaratan infrastruktur mulai dari jalan akses, jaringan air bersih, hingga fasilitas umum lainnya disebutnya memerlukan investasi yang tidak sedikit.

Namun, realitas anggaran saat ini memaksa dinas Disnakertrans untuk melakukan evaluasi ulang terhadap skala prioritas pembangunan di sektor ketenagakerjaan. "Rumahnya harus milik pribadi dengan lahan garapan. Hal-hal seperti ini memerlukan kesiapan anggaran yang sangat besar," ujarnya.

Kabir menyebut saat ini, pembicaraan mengenai transmigrasi lokal lebih banyak tertuju pada pemenuhan persyaratan administratif dan legalitas lahan di Kecamatan Cimanggu. Disnakertrans tetap proaktif mencari informasi akurat agar arah kebijakan tidak menyimpang dari regulasi kementerian yang semakin ketat.