RRI.CO.ID, Lebak - Kekosongan sedikitnya 11 jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kinerja strategis pemerintahan daerah.

Sorotan datang dari kalangan legislatif, yang menilai lambannya pengisian jabatan dapat berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai kekosongan jabatan definitif berpotensi menghambat kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Lebak. L

“Lambannya pengisian jabatan ini tentu berdampak langsung terhadap kinerja birokrasi,” kata Juwita, Jum'at, 17 April 2026.

Menurutnya, jabatan strategis yang kosong seharusnya segera diisi agar program pembangunan daerah dapat berjalan optimal. Ia juga menekankan pentingnya kepastian kepemimpinan di setiap organisasi perangkat daerah.

Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Lebak, Fakhry Fitriyana, mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab lamanya kekosongan jabatan tersebut. Namun, ia memastikan proses pengisian akan segera dilakukan.

“Berdasarkan informasi dari pimpinan, kekosongan jabatan ini akan segera diisi melalui proses seleksi terbuka,” ujar Fakhry.

Ia menambahkan, mekanisme seleksi terbuka diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sedikitnya 11 jabatan eselon II yang belum terisi secara definitif.

Jabatan tersebut mencakup posisi penting dalam struktur pemerintahan. Beberapa jabatan yang kosong di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah III, serta kepala badan dan dinas strategis lainnya.

Jabatan yang belum terisi meliputi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Perhubungan. Kekosongan juga terjadi pada Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adjidarmo. Tidak hanya itu, posisi Kepala BKPSDM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga belum terisi secara definitif.

Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah segera mempercepat proses seleksi terbuka agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan pelayanan publik tetap optimal.