RRI.CO.ID, Lebak - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusar) Kabupaten Lebak tetap berupaya meningkatkan layanan literasi bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menambah koleksi buku bacaan di perpustakaan daerah.

Penambahan koleksi tersebut menjadi bukti komitmen Dispusar dalam menjaga minat baca masyarakat, khususnya di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi saat ini. Upaya ini dinilai penting untuk terus mendorong budaya literasi di Kabupaten Lebak.

Kepala Bidang Perpustakaan Dispusar Kabupaten Lebak, Kadarina, mengatakan bahwa pihaknya telah menambah ratusan buku baru untuk memenuhi kebutuhan pembaca dari berbagai kalangan. “Perpustakaan daerah menambah sebanyak 998 eksemplar buku bacaan, terdiri atas 500 eksemplar buku bacaan umum dan 498 eksemplar buku bacaan anak,” ujar Kadarina di Rangkasbitung, Selasa, 14 April 2026.

Penambahan ini diharapkan dapat memberikan variasi bacaan yang lebih luas bagi pengunjung perpustakaan, baik untuk pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Ia menjelaskan, buku-buku yang ditambahkan mencakup berbagai genre, mulai dari pengetahuan umum, fiksi, hingga buku edukatif untuk anak-anak. “Kami berupaya agar koleksi yang tersedia bisa menjangkau semua kalangan usia, terutama anak-anak agar sejak dini terbiasa membaca,” katanya.

Namun demikian, Dispusar Lebak masih menghadapi kendala dalam pengembangan layanan perpustakaan digital. Hingga saat ini, pihaknya belum dapat menambah koleksi buku digital.

Kadarina mengungkapkan, kendala utama terletak pada keterbatasan infrastruktur, khususnya server layanan digital yang belum dimiliki secara mandiri oleh Dispusar. “Saat ini kami belum bisa melakukan penambahan koleksi buku digital karena terkendala server layanan digital,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk sementara waktu Dispusar Lebak masih mengandalkan layanan yang terintegrasi dengan Aksara Maya. “Kami masih menginduk kepada Aksara Maya karena belum memiliki server digital sendiri,” katanya.

Menurutnya, untuk membangun server digital mandiri dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp200 juta.

“Untuk memiliki server digital sendiri diperlukan anggaran sebesar Rp200 juta, sementara kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan,” ucap Kadarina.

Meski demikian, pihaknya tetap optimistis ke depan layanan perpustakaan digital dapat dikembangkan seiring dengan membaiknya kondisi anggaran daerah.