Realisasi Retribusi Kebersihan Pandeglang Lampaui Target

RRI.CO.ID, Pandeglang - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang mencatatkan capaian positif Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar 107,75 persen atau terealisasi senilai 3,7 miliar rupiah.

Sekretaris DLH Pandeglang, Winarno, menyatakan hasil tersebut menunjukkan peningkatan performa signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada di angka 87,99 persen. Menurutnya retribusi pelayanan persampahan menjadi kontributor utama dengan capaian 3,6 miliar rupiah atau melampaui 107 persen dari target awal. Winarno menjelaskan peningkatan tersebut didorong oleh bertambahnya jumlah wajib retribusi serta efektivitas pengangkutan sampah di berbagai wilayah.

"Dua tahun terakhir untuk target pembangunan bersamaan selalu tercapai, jadi kita tidak ada kekhawatiran tidak tercapai target karena ada pengalaman sebelumnya," ujar Winarno, Senin 16 Februari 2026.

Memasuki tahun anggaran 2026, pemerintah DLH menetapkan target baru sebesar 3,4 miliar rupiah. Winarno mengakui angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2025 karena ditiadakannya kerja sama pengelolaan sampah dengan daerah lain pada tahun ini.

Sektor utama pencapaian pendapatan DLH tahun ini tetap bertumpu pada pelayanan persampahan, laboratorium, serta pemanfaatan aset tanah dan bangunan di area Alun-alun. Winarno menyebutkan bahwa pengalaman keberhasilan melampaui target sebelumnya menjadi acuan dinas dalam menyusun proyeksi anggaran yang lebih realistis namun tetap terukur.

"Untuk tahun 2026 ini memang lebih kecil daripada target maupun realisasi yang kita capai di 2025 kemarin dikarenakan memang di tahun ini kita tidak ada kerjasama dengan daerah lain," kata Winarno.

Guna mengejar target tersebut, pemerintah daerah mengandalkan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA serta peningkatan peran masyarakat dalam pemilahan sampah di TPS 3R. Winarno memastikan evaluasi progres pencapaian dan pengawasan ketat pada titik layanan retribusi akan dilakukan secara rutin agar aliran pendapatan daerah tidak terhambat.