RRI.CO.ID, Cilegon - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, menyoroti soal rotasi mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Pasalnya, rotasi mutasi tidak dilakukan dengan menyeluruh.

Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin menyampaikan, dari komposisi rotasi mutasi pejabat eselon II tidak dilakukan secara menyeluruh. Sehingga masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Cilegon yang diisi oleh sejumlah Pelaksana Tugas (Plt).

“Iya dari komposisi rotasi mutasi pejabat eselon II itu masih diisi beberapa Plt. Kemudian, masih juga banyak eselon II yang belum terkena rotasi mutasi,” ucap Sokhidin kepada wartawan saat ditemui usai merayakan HUT Partai Gerindra ke-18 Tahun di kantor DPC Partai Gerindra, Kota Cilegon, Rabu 4 Februari 2026 kemarin.

Selain itu, lanjut Sokhidin, rotasi mutasi juga dinilai lambat dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainya di Banten yang sudah lebih dulu melakukan rotasi mutasi. “Artinya ini belum linal, padahal Cilegon ini paling lambat melakukan rotasi mutasi,” ujar Sokhidin.

Dengan demikian, lanjut Sokhidin, masih ada lagi tahapan lanjutan rotasi mutasi yang akan dilakukan Pemkot Cilegon. Mulai dari pejabat eselon II, III dan IV. Sehingga, hal itu dinilai lambat dalam pelaksanaan rotasi mutasi pejabat tersebut. “Rotasi mutasi ini harapan saya bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga saya berharap rotasi mutasi pejabat eselon II, III dan IV bisa menyusul secepatnya,” katanya.

Sementara, kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon, Joko Purwanto menyampaikan, yang dilakukan rotasi mutasi Pemkot Cilegon ini sebanyak 14 pejabat. Diantaranya, Agus Ubaidilah dari Staf Ahli ke Damkar, Bambang Bintan dari Staf Ahli ke Kesbangpol, Dr Lendy dari RSUD ke DP3AP2KB Kota Cilegon, dan beberapa pejabat lainnya.

“Yang dilantik 14 orang tadi. Pertama Agus Ubaidilah dari Staf Ahli ke Damkar, Bambang Bintan dari Staf Ahli ke Kesbangpol, Dr Lendy dari RSUD ke DP3AP2KB Kota Cilegon, dan beberapa pejabat lainnya,” ujar Joko.

Adapun terkait proses pelantikan pejabat eselon III. Joko menyanpaikan, pihaknya masih menunggu proses dan arahan pejabat Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian, tergantung dari kebijakan BKN terkait pelaksanaan rotasi mutasi tersebut.

“Menungu proses dan arahan dari pejabat Pemerintah Kepegawaian. Sehingga, seandainya proses memaksa sesuai memaksa proses manajemen talenta dan kita akan berlakukan manajemen talenta,” katanya.