RRI.CO.ID, Pandeglang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menyatakan penanganan banjir tahunan di wilayah Banten Selatan tidak akan pernah tuntas tanpa campur tangan serius dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini menyusul kondisi sungai-sungai utama yang kini mengalami penyempitan dan pendangkalan hebat hingga selalu meluap saat intensitas hujan tinggi, dan mengakibatkan banjir ke pemukiman warga.

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi menegaskan, kewenangan penanganan aliran sungai di wilayahnya mayoritas berada di bawah kendali Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi Banten. Keterbatasan kewenangan daerah membuat Pemkab hanya bisa memberikan bantuan logistik tanpa mampu menyentuh akar permasalahan infrastruktur.

Baca juga: Pendangkalan Sungai Jadi Penyebab Banjir di Pandeglang

"Kami akan memberikan usulan kepada pemerintah pusat supaya bagaimana sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pandeglang ini segera ditangani oleh Kementerian PU lewat BBWS termasuk oleh Provinsi Banten," ucap Iing, Selasa 20 Januari 2026.

Iing menilai, potret buruk penanganan banjir ini terlihat jelas di Kecamatan Patia, Pagelaran, dan Sukaresmi yang telah menjadi daerah langganan banjir setiap tahunnya. Ia mengakui bahwa kondisi geografis dan sedimentasi sungai yang parah menjadi penyebab utama air cepat naik ke permukaan meskipun hujan hanya turun dalam durasi singkat.

Meski bantuan logistik terus disalurkan untuk mengurangi beban ekonomi warga, Pemkab Pandeglang menyadari adanya risiko sosial jika solusi jangka panjang terus tertunda. Menurutnya ketimpangan antara koordinasi birokrasi dan realitas bencana di lapangan seringkali membuat penanganan sungai di Pandeglang terkesan jalan di tempat.

Baca juga: Banjir Meninggi, Warga Patia Pandeglang Mulai Mengungsi

"Karena semakin penyempitan sungai dan pendangkalan sungai, maka ketika hujan deras, secara otomatis airnya akan naik ke permukaan," ujarnya.

Langkah diplomasi ke tingkat pusat kini menjadi tumpuan Pemkab Pandeglang untuk memutus rantai bencana tahunan ini. Tanpa adanya pengerukan dan penguatan tanggul dari kementerian terkait, Pemkab menilai masyarakat Pandeglang dipastikan akan tetap dihantui ancaman air bah setiap kali musim penghujan tiba.