KBRN, Cilegon: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, meminta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, agar meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan mencari potensi pendapatan pajak yang baru di Kota Cilegon.

Permintaan itu dilakukan, menyusul adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi anggaran berdampak terhadap dana transfer ke daerah yang bisa berkurang.

"Kenapa harus genjot itu (PAD), karena kan adanya Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi udah pasti dana transfer dari pusat akan berkurang," kata Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, Selasa (24/6/2026).

Oleh karena itu, Sokhidin meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, melalui BPKPAD Kota Cilegon agar meningkatkan pendapatan dengan mencari PAD yang baru. "Makanya caranya untuk menutupi itu semua adalah peningkatan PAD dengan mencari sumber-sumber PAD yang baru," ucap Sokhidin.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah dan Pengendalian PAD pada BPKPAD Kota Cilegon, Ahmad Furqon menyampaikan, sesuai dengan undang-undang untuk jenis pajak tidak bisa ditambah. Lantaran, jenis pajak itu sudah ditetapkan sebanyak 11 jenis pajak.

"Artinya gini, jenis pajak itu sudah enggak bisa dikembangkan, sesuai amanat undang-undang ada 11 yang ditambah dengan opsen pajak," ujar Furqon.

Kesebelas pajak itu yakni, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB-P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

"Kita tinggal memantau bagaimana Wajib Pajak bayar tepat waktu atau lebih. Kalau yang ekstens kita tetap pendataan calon Wajib yang baru, reklame yang baru tetep kita data dan enggak ada istilah kecolongan," ucap Furqon.

Terkait pajak, Furqon menyatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. "Intinya kalau kita lebih kepada pendataan dan pengawasan saja," katanya.