RRI.CO.ID, Lebak - Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya meningkatkan kinerja di berbagai sektor pembangunan. Fokus pembangunan daerah Lebak, diarahkan pada penurunan angka kemiskinan ekstrem, percepatan penanganan stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Lebak juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap dapat memperoleh berbagai masukan dan praktik terbaik dari pemwrintah pusat, untuk dapat diimplementasikan guna mendukung kemajuan daerah serta mewujudkan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat.

Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, saat menghadiri rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Regional Financial Discussion, dan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 se-Jawa dan Bali di Kepatihan dan Hotel Marriott Yogyakarta, Kamis malam, 5 Juni 2026 mengatakan, Pemkab Lebak mendukung berbagai program pemerintah pusat serta memperkuat sinergi dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Rangkaian kegiatan diikuti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, unsur Forkopimda, serta sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai isu pembangunan daerah yang menjadi perhatian pemerintah saat ini.

Selain rapat koordinasi, kegiatan juga diisi dengan diskusi mengenai kondisi keuangan daerah dan strategi penguatan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Puncak kegiatan ditandai dengan penyelenggaraan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penghargaan diberikan berdasarkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, seluruh proses penilaian mengacu pada data resmi yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Penghargaan ini tidak bisa dibohongi karena datanya berasal dari BPS dan terbuka. Jadi kalau ada yang tidak mendapatkan penghargaan, saya mohon maaf karena data tidak bisa dibohongi," ujar Tito Karnavian.

Ia menjelaskan, penggunaan data statistik resmi menjadi landasan penting agar proses evaluasi berjalan transparan dan adil. Tito menambahkan, pemerintah ingin memastikan setiap daerah memperoleh kesempatan yang sama untuk menunjukkan capaian pembangunan yang telah dilakukan.

"Yang dinilai adalah hasil kerja nyata di lapangan. Semua daerah memiliki peluang yang sama untuk berprestasi sepanjang indikator-indikator pembangunan dapat dicapai dengan baik," katanya.

Menurut Tito, penghargaan tidak hanya berbentuk simbolis berupa piala atau piagam. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal tambahan kepada daerah yang berhasil menunjukkan kinerja unggul.

Insentif tersebut diharapkan mampu menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.