RRI.CO.ID, Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak meresmikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Jatimulya di Kecamatan Rangkasbitung, Sabtu, 16 Mei 2026. Jatimulya menjadi KDMP pertama yang diresmikan di Lebak.
Peresmian itu dilakukan serentak secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur. Di Lebak, hingga pertengahan Mei 2026, tercatat sebanyak 78 KDMP telah selesai 100 persen.
Asisten III Setda Lebak Bidang Ekonomi Pembangunan, Rahmat mengatakan, keberadaan KDMP diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Menurutnya, koperasi akan menjadi penggerak ekonomi berbasis masyarakat.
“Keberadaan koperasi desa merah putih ini kami yakini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat kemandirian ekonomi warga,” kata Rahmat.
Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lebak untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan KDMP. Partisipasi itu, kata dia, dapat dilakukan baik sebagai pengurus maupun anggota koperasi.
| Baca juga: Progres KDMP Lebak Lampaui Lima Puluh Persen |
“Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lebak untuk bersama-sama terlibat dalam KDMP, baik menjadi pengurus maupun anggota agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rahmat juga mengaku optimistis target pembentukan KDMP di Kabupaten Lebak dapat tercapai sesuai rencana pemerintah daerah. Hingga Juli 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 240 KDMP dapat terbentuk.
Menurut dia, target tersebut terus dikejar melalui koordinasi lintas sektor bersama pemerintah desa dan kecamatan. Saat ini proses pembentukan dan penyelesaian administrasi masih terus berjalan di sejumlah wilayah.
Kabupaten Lebak sendiri memiliki 344 desa dan lima kelurahan. Seluruh wilayah tersebut diproyeksikan masuk dalam pengembangan program koperasi desa merah putih. Meski demikian, pelaksanaan program KDMP masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Salah satu persoalan utama adalah terkait penyediaan lahan dan status kepemilikan lahan untuk pembangunan maupun operasional koperasi.
“Masalah lahan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan KDMP, terutama terkait penyediaan lahan dan kejelasan status lahannya,” ujar Rahmat.
Selain persoalan lahan, kebutuhan sarana pendukung juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya terkait ketersediaan listrik di lokasi koperasi.
Di KDMP Jatimulya, daya listrik yang tersedia saat ini mencapai 16.500 watt. Namun kebutuhan listrik ke depan akan disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas operasional di lapangan.
“Kebutuhan listrik akan terus kita lihat sesuai kondisi di lapangan dan perkembangan aktivitas koperasi nantinya,” katanya.
Rahmat menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendukung pengembangan KDMP agar dapat berjalan optimal. Menurutnya, koperasi desa menjadi salah satu program strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Ia berharap keberadaan KDMP tidak hanya menjadi simbol program pemerintah semata, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
“KDMP harus mampu membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....