KBRN, Pandeglang: Komisi IV DRPD Kabupaten Pandeglang menyarankan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora), untuk melakukan jemput bola menanyakan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Soalnya sampai saat ini Kabupaten Pandeglang belum menerapkan program MBG. Salah satu kendalanya yakni belum adanya petunjuk pelaksaan dan teknis (Juklak Juknis) program tersebut.

“Perlu jemput bola, tetapi secara hirearki ada tindakan yang lebih tinggi, artinya kabupaten bisa menanyakan kepada provinsi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Udi Juhdi, Selasa (7/1/2025).

Baca juga: Pemkab Pandeglang Tak Anggarkan Program Makan Bergizi

Dia mengungkapkan, sejauh ini belum ada pembahasan lebih lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan program MBG. Belum jelasnya mekanisme pelaksanaan MBG, membuat pembahasan itu belum menemui titik terang.

“Kami sempat mempertanyakan kepada Dindik, tapi karena belum ada regulasinya jadi mereka tidak bisa menjabarkan lebih detail,” ucap dia.

Politisi Gerindra itu memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu. Salah satu bentuk dukungannya, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,6 miliar untuk merealisasikan MBG di Pandeglang.

Baca juga: Anggaran Program MBG di Pandeglang Rp7,6 Miliar

“Mohon bersabar, kita tunggu regulasinya seperti apa. Yang pasti dilakukan secara bertahap karena saya rasa semua daerah juga tidak akan mampu membiayai semua,” ujar Udi.

Sekretaris Dindikpora Kabupaten Pandeglang, Nono Suparno menuturkan, pihaknya belum bisa menjalankan program MBG. Soalnya sampai saat ini, Dindipora belum menerima petunjuk teknis maupun mekanisme pemberian MBG bagi peserta didik.

“Sampai saat ini, belum ada koordinasi kaitan dengan MBG. Karena itu mah mungkin langsung ke bawah, entah ke kecamatan atau desa. Yang pasti tidak ada informasi ke kami,” kata dia.

Baca juga: Dindikpora: Belum Ada Pembahasan Program MBG di Pandeglang

Dia mengaku tidak ada instruksi dari kementerian terkait perihal pelaksanaan MBG di Pandeglang. Bahkan ditataran Pemerintah Daerah pun belum membahas secara khusus pemberlakuan program Presiden Prabowo Subianto itu.

“Terkait jumlah sasaran siswa juga kami belum menghitung, karena tidak ada surat dari kementerian. Jadi kami belum mendata,” ujarnya.