RRI.CO.ID, Tangerang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggenjot perluasan sistem pembayaran non-tunai hingga ke pelosok desa. Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menegaskan kemudahan transaksi digital tak boleh cuma dinikmati warga di kawasan perkotaan.

Pesan ini disampaikan Maesyal saat memimpin High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tangerang di Aula Kecamatan Tigaraksa, Jumat, 24 Juli 2026.

"Digitalisasi harus tembus sampai desa. Warga butuh akses pembayaran yang gampang, aman, dan murah, tanpa perlu jauh-jauh datang ke kantor pelayanan. Sosialisasi dan edukasi ini yang harus dimasifkan," kata Maesyal, Jumat, 24 Juli 2026.

Maesyal menjelaskan, migrasi ke sistem non-tunai ini bukan cuma gaya-gayaan. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi agar tata kelola keuangan daerah lebih terbuka, efisien, dan gampang diawasi. Program ini bahkan sudah masuk dalam skema prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang 2025–2029.

Guna mengejar target tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta memperbanyak pilihan tempat atau opsi pembayaran pajak dan retribusi secara online.

Tak cuma Bapenda, Maesyal juga menginstruksikan para camat, lurah, kepala desa, hingga Diskominfo untuk turun tangan membenahi infrastruktur internet dan memandu warga yang belum terbiasa bertransaksi digital.

"Kerja TP2DD ini bukan cuma urusan Bapenda. Semua perangkat daerah sampai tingkat desa harus punya komitmen yang sama," katanya.

Pemkab Tangerang sendiri menggandeng Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten dan Bank BJB untuk memperluas jaringan pembayaran ini. Sinergi ini diharapkan bisa mendongkrak kepatuhan warga dalam membayar pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.