KBRN, Serang: Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dinilai dapat memperkuat infrastruktur ekonomi dan mengurangi beban utang nasional. Pemerintah menggunakan strategi ini untuk meningkatkan penerimaan pajak yang menyumbang lebih dari 70 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"PPN adalah salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Dengan kenaikan ini, pemerintah dapat mendanai infrastruktur dan pelayanan publik," kata Dedi Kusnadi, Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten kepada RRI, Kamis (16/1/2025).

Baca juga: Kebijakan PPN 12 Persen Diklaim Bantu Stabilkan APBN

Ia juga menekankan, kenaikan ini tidak menyasar barang kebutuhan pokok maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). "Barang seperti makanan pokok dan jasa pendidikan tetap bebas PPN. Kebijakan ini adil karena menyasar barang mewah," ujarnya.

Menurut Dedi, kenaikan PPN bukan hanya untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga untuk menyeimbangkan rasio pajak Indonesia dengan negara-negara lain. "Rasio pajak Indonesia saat ini masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan peningkatan ini, kita harap rasio pajak bisa mencapai 12 persen dalam beberapa tahun ke depan," katanya.

Baca juga: Ini Penerimaan Pajak Tahun 2024 DJP Banten

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif untuk mengurangi dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat. "Beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok tetap bebas dari PPN. Selain itu, UMKM juga mendapat perlindungan dengan pembebasan PPN bagi usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar," ucapnya.

Dedi menilai bahwa kebijakan ini adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan nasional. "Pajak adalah kontribusi kita untuk membangun negeri. Dengan kebijakan ini, kita harap bisa menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih baik," kata Dedi.