KBRN, Cilegon: Pemerintah Kota Cilegon, telah memetakan persoalan banjir di Kota Cilegon beberapa hari lalu. Dimana, berdasarkan hasil pemetaan salah satu penyebab banjir yakni, maraknya tambang ilegal yang berada di wilayah Kota Cilegon. Untuk itu, Pemerintah Kota Cilegon, akan bersurat kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk mengusulkan agar dilakukan Moratorium aktivitas pertambanagan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dinas (Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra mengatakan, berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan terdapat beberapa penyebab banjir di Cilegon. Salah satunya yakni, banyaknya aktivitas tambang ilegal di Kota Cilegon. Sehingga, lanjut Aziz, perlu diusulkan agar dilakukan Moratorium aktivitas pertambangan yang ada di Cilegon. "Kita sudah berdiskusi terkait dengan lokasi penambangan, kita sudah petasan salah satunya akibat pertambangan, " ucap Aziz. 

Selain hal itu, kata Aziz, pihaknya dalam menangani banjir akan melakukan gerakan untuk menanam pohon. Melalui, Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mewajibkan setiap ASN untuk menanam satu pohon di daerah eks pertambangan yang ada di Kota Cilegon. "Kita akan menggerakkan penanganan pohon dengan industri dan kita akan mewajibkan ASN untuk menanam pohon di lokasi bekas tambang yang ada di Cilegon, " ujarnya. 

Untuk melaksanakan itu, Aziz mengaku akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, sebagai koordinator untuk untuk program menanam pohon di lokasi bekas tambang tersebut. "Aktivitas di Kecamatan Cibeber, Cilegon, dan kita akan melibatkan DLH untuk rencana penanaman pohon di lokasi tambang itu," katanya. 

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, Suhendi menyebut, hampir semua wilayah di Kota Cilegon, terancam terkena banjir pada saat musim hujan. Namun, yang paling sering terjadi banjir berada di lima kecamatan yakni, di Kecamatan Jombang, Grogol, Cibeber dan Kecamatan, Pulomerak dan Ciwandan. 

"Di Kelurahan Cibeber itu di Sambirata, PCI Blok D, Blok F, dan kemudian di Kranggot dan di lingkungan lainya. Karena banjir mulai selutut orang dewasa bahkan sedada," ucap Suhendi.  

Terkait penangan banjir, Suhendi menyatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait lainya. Seperti, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon. Termasuk, kata Suhendi, berkoordinasi dengan PT KAI dan Badan Pengelola Jalan Nasional (BPJN).