KBRN, Pandeglang: Angka Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pandeglang tahun ini tercatat sekitar 3.000 jiwa. Ribuan anak yang tidak sekolah itu memutuskan berhenti sekolah usai mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang, Nono Suparno mengungkapkan, salah satu penyebab tingginya angka ATS, karena ada beberapa faktor seperti perceraian orang tua.
Selain itu, faktor kultur masyarakat yang menganggap pendidikan formal setelah lulus SD atau SMP tidak wajib, sehingga memilih untuk mengirim anak mereka ke Pondok Pesantren, juga ikut memengaruhi.
Nono mengaku terus mendorong pesantren agar membuka layanan program kesetaraan Paket B dan C. Orang tua juga disarankan untuk memilih Ponpes yang mempunyai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar siswa memiliki kesempatan belajar yang mana akan disesuaikan dengan formasi pendidikan.
"Makanya tugas kita bersama-sama pemerintah, komite, dan masyarakat ayo carikan solusi. Nah solusi-solusi tadi yang saya sampaikan tuh. Supaya masyarakat tidak melarang ngaji. Memang ngajinya pokok, tapi bagaimana supaya tidak tercatat anak ini tidak sekolah," ujar Nono, Jumat (23/5/2025).
Dengan upaya berkelanjutan dan kerja sama berbagai pihak, Disdikpora berharap angka anak tidak sekolah di Pandeglang dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat.
Sementara Wakil Ketua Dewan Pendidikan, Eka Supriatna mengatakan, tingginya angka ATS ini adalah ada beberapa faktor seperti kemiskinan, aksesibilitas, serta bencana. Namun dia mengaku jumlah ATS tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu, yang mencapai 4.000 anak.
Adapun untuk menekan Angka Tidak Sekolah di Pandeglang, Eka menyarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, yaitu program Sekolah Rakyat. Yang mana Sekolah Rakyat diyakini ketimpangan pendidikan di Pandeglang.
"Pemerintah Pusat sekarang sudah memprogramkan pembangunan Sekolah Rakyat. Pandeglang ini mengusulkan Cimangu sebagai salah satu lokasi. Itu sekitar 10-20 hektare untuk pembangunan itu. Dan itu akan membantu untuk akselerasi anak dalam berpartisipasi sekolah," ujar Eka. (Ridwan)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....