KBRN, Serang: Pemerintah Kabupaten Pandeglang menilai pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Cimanggu sebagai langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Cimanggu dipilih karena menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di selatan Pandeglang. Dari total 1,3 juta penduduk, 9,18 persen tergolong miskin dan 0,74 persen masuk kategori miskin ekstrem. Program ini menjadi bagian dari upaya integratif yang melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama.

Kepala Bappeda Pandeglang, Sutoto mengatakan anak-anak dari keluarga miskin di wilayah selatan Pandeglang akan menjadi prioritas penerima manfaat. Dengan sistem boarding school yang menyeluruh selama 12 tahun, mereka akan mendapatkan pendidikan dan diarahkan menjadi prajurit TNI setelah lulus SMA.

Menurut Sutoto selain memutus rantai kemiskinan, program ini juga menjawab tantangan pengangguran. Lulusan sekolah rakyat yang langsung direkrut menjadi abdi negara diyakini dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing masyarakat miskin.

“Selain karena menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pandeglang, Wilayah Cimanggu dipilih karena memenuhi syarat lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat. Wilayah selatan lainnya seperti Sobang dan Mandalawangi belum dapat diusulkan karena belum memiliki lahan bersertifikat,” ujarnya.

Ia menyebut pemetaan kebutuhan pendidikan juga telah dilakukan, terutama di zona-zona dengan angka kemiskinan ekstrem seperti Sumur, Cibaliung, Cibitung, dan Cigulis. Sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk kesenjangan pendidikan di wilayah tersebut.

“Dengan pendidikan yang terpadu dan terarah, kami ingin anak-anak miskin di Pandeglang punya masa depan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan,” kata Sutoto.