RRI.CO.ID, Serang - Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat langkah antisipasi dampak musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Mitigasi dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kering berlangsung.

Berdasarkan informasi BMKG, kondisi kemarau diperkirakan dapat berlangsung hingga akhir tahun 2026. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Bupati Serang, Selasa 4 Agustus 2026.

Selain membahas penanganan kekeringan, rapat juga menyoroti sejumlah persoalan strategis lainnya. Di antaranya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di jalur industri Kabupaten Serang.

Seluruh unsur Forkopimda memberikan masukan sebagai bahan penyusunan langkah tindak lanjut pemerintah daerah. Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.

"Yang jelas hari ini adalah rapat Forkopimda yang keempat yang kita lakukan. Banyak isu yang dibahas, di antaranya mengenai kemarau panjang yang menurut BMKG kemungkinan berlangsung sampai September bahkan Desember," katanya.

Ia memastikan pemerintah terus memetakan wilayah yang mengalami kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih. Menurutnya, seluruh perangkat daerah bersama unsur terkait terus bergerak agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Pemerintah juga mengoptimalkan koordinasi untuk mempercepat penanganan di lapangan. Sejauh ini distribusi air bersih dilakukan bersama TNI, Polri, dan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.

Bantuan telah disalurkan ke sejumlah kecamatan di wilayah Serang Utara seperti Pontang, Tirtayasa, Tanara, Carenang, dan Binuang. Sementara itu, Kecamatan Baros dan Petir juga mulai mengajukan permohonan suplai air bersih akibat dampak musim kemarau. Kondisi tersebut terus dipantau agar penyaluran bantuan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, BPBD Kabupaten Serang telah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten serta sejumlah perusahaan penyedia air bersih. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan air dapat segera dikirim ke wilayah terdampak.

Pemerintah daerah juga terus memperbarui data daerah rawan kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan. Langkah itu diharapkan mampu mencegah masyarakat mengalami krisis air bersih.

Rakor Forkopimda juga membahas persoalan kendaraan ODOL yang melintasi kawasan Serdang, Bojonegara, dan Puloampel. Pemerintah Kabupaten Serang akan berkoordinasi dengan perusahaan di kawasan industri agar kendaraan berat mematuhi ketentuan jam operasional. Pengawasan akan diperkuat bersama aparat terkait guna mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan lalu lintas.

Seluruh perusahaan diharapkan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Bupati Serang mengakui masih banyak keluhan masyarakat terkait aktivitas kendaraan ODOL di wilayah Bojonegara dan Puloampel. Karena itu, pemerintah bersama Forkopimda berkomitmen meningkatkan pengawasan secara lebih ketat.

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan potensi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Seluruh hasil Rakor Forkopimda akan menjadi dasar penyusunan kebijakan lanjutan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Serang.