RRI.CO.ID, Serang - Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah memilih tidak menggunakan sejumlah fasilitas jabatan sejak memimpin Kabupaten Serang. Kebijakan tersebut mencakup rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan beserta biaya pendukungnya.

Anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk fasilitas itu dialihkan bagi kepentingan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat program sosial dan pelayanan dasar warga.

Keputusan itu disampaikan melalui Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Serang Fariz Ruhiyatullah Minggu 10 Mei 2026. Ia mengatakan bupati tidak memakai rumah dinas beserta fasilitas penunjangnya.

Pemerintah daerah juga tidak mengeluarkan biaya pemeliharaan maupun tagihan operasional rumah dinas. Kebijakan tersebut disebut sudah berjalan sejak awal masa jabatan Bupati Serang.

“Beliau tidak menggunakan fasilitas rumah dinas jabatan, tidak menggunakan pemeliharaan rumah dinas, tidak menggunakan peralatan dan perlengkapan rumah dinas, serta tidak menggunakan beban biaya rumah dinas seperti listrik, air, dan telepon,” ujarnya.

Ia menyebut kebijakan itu menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah. Menurutnya, penghematan tersebut diarahkan agar manfaat APBD lebih dirasakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Serang ingin penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Selain rumah dinas, kendaraan dinas jabatan juga tidak digunakan oleh Bupati Serang.

Fariz menjelaskan seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan kendaraan dinas turut tidak dipakai. Pemerintah daerah tidak lagi menanggung biaya pemeliharaan kendaraan maupun pembayaran pajak kendaraan jabatan tersebut.

Bupati Serang memilih menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan aktivitas kedinasan. Pengalihan anggaran dari fasilitas jabatan itu kemudian dimanfaatkan untuk program rumah tidak layak huni atau rutilahu.

Selain itu, sebagian anggaran juga dipakai untuk bantuan ambulans desa. Program tersebut dinilai lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Pemerintah daerah berharap bantuan itu dapat meningkatkan kualitas hidup warga di Kabupaten Serang. Menurut Fariz, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendahulukan kepentingan publik.

Efisiensi belanja dinilai penting agar ruang fiskal daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Serang ingin anggaran lebih fokus pada pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat.

Upaya itu juga menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Dengan adanya pengalihan anggaran itu, pemerintah daerah memiliki kesempatan memperkuat layanan dasar masyarakat desa.

Program rutilahu diharapkan membantu warga memperoleh tempat tinggal yang lebih layak. Bantuan ambulans desa juga diharapkan mempercepat akses layanan kesehatan masyarakat. Kebijakan tersebut mendapat perhatian sebagai langkah efisiensi yang berpihak pada kebutuhan warga.