RRI.CO.ID, Lebak - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus mendapat perhatian dari masyarakat. Program tersebut dinilai memiliki tujuan positif dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
Meski demikian, pelaksanaan MBG juga memunculkan sejumlah catatan dari masyarakat. Beberapa di antaranya berkaitan dengan efisiensi anggaran, transparansi pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Sejumlah warga menilai program pemenuhan gizi bagi anak memang penting.
Namun, pemerintah dinilai perlu memastikan agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat yang optimal dan tidak menimbulkan persoalan baru. Tanggapan mengenai program MBG salah satunya datang dari kalangan mahasiswa.
Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Lebak, Thoriq menilai pemenuhan gizi anak merupakan hal yang krusial untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi muda. Makanan yang diberikan dalam program MBG pada dasarnya merupakan jenis makanan yang cukup umum dikonsumsi anak-anak di rumah.
Menu seperti nasi, tahu, tempe, dan telur dinilai sudah lazim disajikan oleh orang tua. Karena itu, Thoriq menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali efektivitas program tersebut.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan anggaran yang dikeluarkan benar-benar sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat. Selain persoalan menu, ia juga menyoroti aspek transparansi dan pemanfaatan anggaran.
Penggunaan dana negara perlu diawasi secara ketat agar program berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Thoriq juga menyinggung munculnya kasus efek samping dalam pelaksanaan MBG, termasuk laporan mengenai dugaan keracunan.
Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap kualitas makanan. "Menurut saya sebenarnya MBG itu bagus karena untuk memenuhi gizi anak, tapi ada yang perlu dievaluasi seperti dari sisi pemanfaatannya, alokasi anggarannya, dan efek sampingnya," ujar Thoriq, Rabu, 7 Oktober 2026.
Ia mempertanyakan apakah skala pelaksanaan MBG saat ini sudah menjadi kebutuhan paling mendesak yang harus diprioritaskan dalam penggunaan anggaran negara. Terdapat sejumlah sektor lain yang juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah.
Salah satunya adalah sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Ia menilai penguatan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat menjadi salah satu alternatif pemanfaatan anggaran.
Program tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. "Pertanyaannya, apakah ini benar-benar dibutuhkan di negara ini? Anggaran itu akan lebih bermanfaat jika dialokasikan ke program lain yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti BPJS Kesehatan," katanya.
Dampak pelaksanaan MBG juga menjadi perhatian dari kalangan ibu rumah tangga, salah satunya disampaikan Surhana yang menyoroti kondisi harga kebutuhan pokok di pasaran. Pelaksanaan MBG turut dirasakan dampaknya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mengaku kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok semakin menambah beban pengeluaran rumah tangga. "Programnya sih bagus, cuman berimbas kepada para ibu rumah tangga. Dengan adanya MBG, barang-barang itu semuanya pada naik," kata Surhana.
Ia berharap pemerintah mempertimbangkan bentuk bantuan lain yang dapat dirasakan secara langsung oleh orang tua. Bantuan tersebut tidak harus selalu diberikan dalam bentuk makanan siap santap.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemberian susu gratis bagi anak-anak. Bantuan tersebut dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mengurangi pengeluaran keluarga.
Selain susu, Surhana juga mengusulkan bantuan perlengkapan sekolah. Bantuan dapat berupa seragam, pakaian, tas, hingga sepatu yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan rutin keluarga ketika anak memasuki tahun ajaran baru.
Dukungan pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan anak dapat membantu mengurangi beban ekonomi orang tua. Terlebih, kebutuhan sekolah tidak hanya terbatas pada biaya pendidikan, tetapi juga perlengkapan penunjang aktivitas belajar.
Surhana juga mengusulkan penyediaan armada transportasi atau bus sekolah. Fasilitas tersebut dinilai dapat membantu anak-anak mencapai sekolah dengan lebih aman dan tepat waktu.
"Kalau menurut saya, bisa dialihkan ke susu, atau kalau enggak bantuan seragam, baju, tas, sepatu," ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan transportasi sekolah juga dapat mengurangi beban biaya perjalanan yang harus ditanggung orang tua. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan anak selama perjalanan menuju dan pulang dari sekolah.
Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya mengapresiasi tujuan MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun, masyarakat juga meminta agar pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
Masukan mengenai efisiensi anggaran, kualitas makanan, transparansi, harga kebutuhan pokok, hingga alternatif bantuan menjadi bagian dari perhatian publik. Pemerintah diharapkan dapat menampung berbagai aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi kebijakan, dengan evaluasi yang berkelanjutan, program pemenuhan gizi anak diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Di saat yang sama, kebijakan pemerintah juga diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal tanpa menambah beban ekonomi masyarakat secara luas.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....