Terganjal Status Tanah, Usulan Sekolah Rakyat di Tembong Belum Diajukan

RRI.CO.ID, Serang - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Tembong, Kota Serang, terancam molor. Usulan proyek yang bakal digelontorkan Kementerian Sosial ini belum bisa diajukan ke pemerintah pusat lantaran kelengkapan dokumen dan status lahan seluas lima hektare tersebut belum beres.

Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, Oni Tri Wahyudi menceritakan, lahan di Tembong sebenarnya sangat ideal secara spesifikasi. Namun, statusnya hingga saat ini masih tercatat sebagai tanah negara yang belum tertib administrasi.

"Waktu desk dengan Kementerian Sosial kemarin, lahannya dinyatakan belum selesai secara administrasi. Makanya sekarang kami sedang mengejar pengurusan surat-suratnya supaya bisa segera diajukan," kata Oni, Selasa (29/9/2026).

Menindaklanjuti arahan Wali Kota dan Sekda Kota Serang, Dinsos kini mengandeng Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat penyelesaian legalitas lahan.

Targetnya, seluruh urusan sertifikasi dan dokumen selesai tahun ini agar anggaran fisik dari Kemensos bisa dikucurkan untuk tahun anggaran depan.

Selain masalah legalitas tanah, kendala lain yang membayangi proyek ini adalah akses jalan menuju lokasi yang masih sempit dan hanya cukup dilalui satu mobil.

Mengenai hal tersebut, Oni menegaskan bahwa Pemkot Serang siap berbagi peran. Pemerintah daerah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk pelebaran akses jalan begitu kepastian pembangunan dari pemerintah pusat sudah dikantongi.