Pemkab Pandeglang Siapkan Lahan 10 Hektare untuk Sekolah Rakyat Tahap 2

RRI.CO.ID, Pandeglang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap 2 dengan memproyeksikan penyediaan lahan seluas 10 hektare di Kecamatan Panimbang. Usulan ekspansi ini sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dalam agenda audiensi resmi di Jakarta guna memperluas jangkauan pendidikan bagi anak prasejahtera.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang, Wawan Setiawan mengatakan, pemilihan lokasi di Kecamatan Panimbang didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas yang strategis. Letaknya yang berada di titik tengah pelayanan serta berdekatan dengan infrastruktur gudang porang dinilainya lebih ideal dibanding usulan awal di Kecamatan Sobang.

"Lokasi diusulkan di Kecamatan Panimbang dekat gudang porang dengan persyaratan luas minimal harus 10 hektare," ujar Wawan Setiawan, Jumat 22 Mei 2026.

Urgensi pembangunan fasilitas baru ini dikatakan Wawan dipicu oleh keterbatasan daya tampung Sekolah Rakyat tahap pertama yang saat ini beroperasi di bawah kepemilikan Pemerintah Provinsi Banten. Fasilitas milik provinsi tersebut disebutnya hanya memiliki kuota total 270 siswa didik yang terbagi ke dalam sembilan rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Kondisi ketimpangan kuota itu dikatakan Wawan membuat puluhan ribu anak dari keluarga kurang mampu di Pandeglang terancam tidak terakomodasi. Berangkat dari isu tersebut, pemerintah daerah bergerak cepat mengusulkan pembangunan sekolah mandiri yang hak pengelolaannya berada penuh di bawah kewenangan kabupaten agar porsi penerimaan siswa lokal bisa diperbesar.

Menurutnya Wawan saat ini Dinas Sosial bersama instansi teknis terkait tengah mematangkan proses identifikasi dan validasi status hukum lahan seluas sepuluh hektar tersebut agar sesuai regulasi agraria. Kepastian realisasi proyek strategis ini diharapkannya menjadi motor penggerak utama dalam menuntaskan program wajib belajar serta memutus rantai kemiskinan di wilayah Banten Selatan