RRI.CO.ID, Pandeglang – Kepolisian Resor (Polres) Pandeglang menginisiasi aksi penanaman 4.000 bibit pohon di sepanjang jalur pendakian Gunung Pulosari, kawasan Villa Emas, Kampung Pamengker, Desa Cilentung, Kecamatan Pulosari, pada Jumat 22 Mei 2026. Langkah penghijauan ini direalisasikan guna mendukung program Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hulu.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pandeglang, AKBP Dhyno Indra Setyadi. Kapolres menegaskan penanaman ribuan pohon ini bukan sekadar agenda seremonial institusi.
Gerakan tersebut disiapkan sebagai mitigasi konkret penanggulangan bencana alam serta upaya meminimalisir dampak destruktif dari perubahan iklim global di wilayah dataran tinggi. “Melalui kegiatan penanaman pohon ini, kita ingin menanamkan kesadaran bersama bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab kita semua. Pohon yang kita tanam hari ini adalah investasi untuk masa depan generasi mendatang,” ujar AKBP Dhyno Indra Setyadi, Jumat 22 Mei 2026.
Dhyno mengatakan program Indonesia Asri menjadi instrumen taktis Polri dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah pusat terkait pemulihan lingkungan hidup. Sinergi ini diharapkannya mampu memperkuat fungsi pengawasan hutan lindung dari aktivitas perusakan lingkungan.
Camat Pulosari, Johanes Waluyo, menyatakan gerakan penanaman pohon secara massal menjadi salah satu instrumen efektif dalam merawat daya dukung lingkungan. Pemilihan jenis tanaman keras di area tangkapan air dinilainya mampu memperkuat struktur tanah sekaligus menjaga ketersediaan sumber daya air bawah tanah di kaki Gunung Pulosari dan Gunung Aseupan.
“Kita harus menjaga dan merawat Gunung Pulosari melalui gerakan penanaman pohon dan tanaman keras lainnya yang dinilai mampu menjaga keseimbangan lingkungan serta mencegah potensi bencana alam,” ujar Johanes.
Johanes menekankan aksi penghijauan serentak ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk menumbuhkan kesadaran kolektif warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pola intervensi ekologi ini diharapkannya tidak hanya menjadi agenda seremonial musiman, melainkan bertransformasi menjadi budaya yang melekat di tengah kehidupan masyarakat.
Otoritas kecamatan menegaskan tanggung jawab perlindungan kawasan hutan pegunungan tidak dapat dibebankan secara mutlak kepada aparatur pemerintah maupun aparat penegak hukum semata. Sinergitas dan keterlibatan aktif dari para pemuda, tokoh masyarakat, serta warga lokal menjadi kunci utama keberhasilan program pemulihan lahan kritis.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....