RRI.CO.ID, Tangerang – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang yang berhasil menyentuh angka 5,67 persen kini mulai difokuskan pada penguatan sektor riil di tingkat pedesaan melalui jaringan koperasi. Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah diresmikan secara serentak pada Sabtu 16 Mei 2026 diposisikan sebagai pilar utama dalam menggerakkan produktivitas masyarakat lokal secara mandiri.

Gubernur Banten, Andra Soni menyatakan, capaian makro ekonomi Kabupaten Tangerang yang berada di atas rata-rata nasional harus linier dengan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa. KDKMP bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu memutar perputaran uang di lingkungan warga setempat agar dampak pembangunan terasa langsung.

Saat ini, Andra menyebut Provinsi Banten telah mengoperasikan sekitar 695 unit koperasi serupa sebagai bagian dari kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

"Ekonomi desa harus bergerak. BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih harus mampu memutar roda perekonomian dari bawah sehingga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat," ujarnya, Sabtu 16 Mei 2026.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menjelaskan, dari 274 desa dan kelurahan di wilayahnya, sudah ada 250 KDKMP yang berjalan aktif menjalankan roda perniagaan. Dalam operasionalnya, Ia mengatakan pemerintah daerah mengimplementasikan strategi kemitraan bersama pihak ketiga melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Dukungan pendanaan eksternal yang berhasil dihimpun dari berbagai mitra usaha untuk program ini tercatat menembus angka Rp27,4 milar. Meskipun sebagian besar telah berjalan, menurutnya dinas teknis masih menyisakan 24 unit koperasi desa yang memerlukan intervensi berupa pembinaan intensif sebelum dilepas mandiri.

Upaya standarisasi manajemen, pengisian modal, hingga penyediaan sarana operasional terus dikejar agar target pemerataan koperasi di seluruh desa tercapai. Pemerintah daerah memastikan proses evaluasi dilakukan secara berkala demi menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi.

"Masih ada 24 koperasi dalam proses pembinaan intensif oleh Dinas Koperasi. Kami targetkan dalam waktu dekat seluruhnya sudah dapat berjalan mandiri," kata Maesyal Rasyid.

Kendala distribusi barang dari pihak produsen atau distributor utama pun disebutnya menjadi perhatian serius yang harus segera diurai oleh pemerintah daerah. Minimnya kepastian pasokan sembako dinilai dapat menurunkan daya saing koperasi desa dalam memenuhi kebutuhan harian masyarakat sekitar.

Keberadaan armada truk serta motor roda tiga di tingkat desa juga diharapkan dapat mempercepat mobilitas barang dan menekan biaya angkut komoditas lokal. Penguatan fasilitas ini dinilainya menjadi bukti keseriusan daerah dalam membangun ekosistem usaha yang terintegrasi dari hilir hingga ke hulu.