KBRN, Banjarmasin: Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah komunikasi publik secara signifikan. Informasi kini bergerak cepat, lintas platform, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat dalam hitungan detik.
Di tengah kemudahan tersebut, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa maraknya hoaks, misinformasi, dan manipulasi opini publik. Literasi media pun kerap disebut sebagai solusi.
Namun, pertanyaannya adalah: sejauh mana literasi media yang selama ini digaungkan benar-benar menjawab persoalan?. Dalam praktiknya, literasi media masih sering dipahami secara sempit, yakni sebatas kemampuan membaca berita, mengenali judul sensasional, atau memeriksa kebenaran informasi.
Pendekatan ini penting, tetapi tidak cukup. Di era media digital yang kompleks, literasi media harus melampaui aspek teknis dan menyentuh pemahaman kritis atas proses komunikasi itu sendiri.
Media Baru dan Peran Algoritma
Teori New Media menjelaskan bahwa media digital bersifat interaktif, partisipatoris, dan tidak lagi terpusat. Setiap individu dapat menjadi produsen sekaligus distributor informasi, namun, kebebasan ini tidak sepenuhnya netral.
Algoritma platform media sosial berperan besar dalam menentukan informasi apa yang muncul di linimasa publik. Kasus penyebaran hoaks seputar isu kesehatan, seperti informasi keliru tentang vaksin atau obat tertentu yang sempat viral di Indonesia.
Ini menunjukkan bagaimana algoritma memperkuat konten yang memicu emosi. Informasi tersebut terus berulang muncul karena tingkat interaksi yang tinggi, meskipun telah dibantah oleh otoritas resmi.
Literasi media tidak cukup hanya mengajarkan cara membaca berita, tetapi juga memahami bagaimana algoritma bekerja dan memengaruhi persepsi publik. Tanpa pemahaman tersebut, masyarakat mudah terjebak dalam ruang gema (echo chamber) yang mempersempit sudut pandang dan memperkuat prasangka.
Ilustrasi Orang Kebingungan Menggunakan Gawai (Foto: Hasil dari Gemini AI)
Agenda Setting di Era Digital
Teori Agenda Setting menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Di era digital, fungsi ini tidak hanya dijalankan oleh media arus utama, tetapi juga oleh akun media sosial dengan pengikut besar, influencer, dan bahkan jaringan buzzer.
Contoh yang kerap terjadi adalah ketika isu-isu sensasional di media sosial mengalihkan perhatian publik dari persoalan strategis. Dalam beberapa waktu terakhir, publik Indonesia disibukkan oleh perdebatan viral di media sosial, sementara isu-isu kebijakan publik yang berdampak luas justru kurang mendapat perhatian yang seimbang.
Fenomena ini menunjukkan bahwa agenda publik kini banyak dibentuk oleh viralitas, bukan urgensi. Literasi media seharusnya mengajarkan masyarakat untuk tidak hanya bertanya apakah sebuah informasi benar, tetapi juga mengapa isu tertentu menjadi dominan dan isu lain terpinggirkan. Tanpa kesadaran agenda setting, publik akan terus bersikap reaktif dan mudah teralihkan.
Framing dan Konstruksi Realitas
Hoaks tidak selalu hadir dalam bentuk informasi palsu sepenuhnya. Banyak di antaranya memanfaatkan teknik framing, yakni membingkai fakta dengan sudut pandang tertentu agar menghasilkan makna yang diinginkan. Teori Framing menjelaskan bahwa pilihan kata, visual, dan konteks sangat memengaruhi cara publik memahami suatu peristiwa.
Dalam konteks Indonesia, framing yang menyesatkan sering muncul dalam pemberitaan atau unggahan media sosial terkait isu hukum, konflik sosial, atau kebijakan pemerintah. Potongan video tanpa konteks atau judul provokatif kerap memicu kesalahpahaman dan kemarahan publik, meskipun peristiwa aslinya lebih kompleks.
Literasi media yang efektif perlu membekali masyarakat dengan kemampuan membaca konteks, memahami narasi, dan mengenali kepentingan di balik sebuah pesan. Fakta tanpa konteks dapat sama menyesatkannya dengan kebohongan.
Uses and Gratification: Mengapa Hoaks Mudah Diterima
Teori Uses and Gratification membantu menjelaskan mengapa hoaks tetap diminati dan disebarkan. Audiens tidak pasif; mereka memilih media berdasarkan kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, afiliasi kelompok, atau pembenaran atas keyakinan yang sudah dimiliki.
Di Indonesia, hoaks sering kali menyentuh aspek emosional dan identitas, baik agama, kelompok sosial, maupun pandangan politik. Informasi semacam ini cepat menyebar karena memberikan kepuasan emosional, bukan karena akurasinya.
Dalam situasi seperti ini, pendekatan literasi media yang hanya bersifat normatif seperti menyalahkan masyarakat karena “mudah percaya” tidak akan efektif. Edukasi komunikasi perlu mengajak publik untuk merefleksikan hubungan mereka dengan media: mengapa mereka tertarik pada informasi tertentu dan bagaimana emosi memengaruhi keputusan untuk membagikan pesan.
Menuju Literasi Media yang Kritis dan Kontekstual
Pakar studi media Denis McQuail menyebut literasi media bukan hanya kemampuan mengakses informasi, tetapi juga memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik di balik produksi pesan. Dengan demikian, literasi media tidak berhenti pada verifikasi fakta, melainkan pada kesadaran kritis terhadap makna dan kepentingan.
Tantangan literasi media di Indonesia saat ini bukan hanya soal akses informasi, tetapi soal kesadaran kritis. Literasi media harus dipahami sebagai proses jangka panjang untuk membangun warga digital yang mampu berpikir reflektif, memahami dinamika komunikasi, serta menyadari adanya relasi kuasa dalam produksi dan distribusi pesan.
Di era hoaks, tantangan terbesar bukan kurangnya informasi, tetapi kemampuan masyarakat dalam memaknai komunikasi secara kritis. Literasi media yang komprehensif adalah investasi penting untuk membangun ruang publik yang sehat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Penulis: Ahsanurrahman
Mahasiswa S2 Magister Ilmu Komunikasi
Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan MAB