RRI.CO.ID, Banjarmasin – Teknologi Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI) harus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis negara untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis data di era digital. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, dalam acara Governance Agentic AI di Jakarta Pusat, Rabu, 28 Januari 2026.

Ismail menegaskan, penguasaan Agentic AI krusial agar pemerintah dapat memahami pola hidup digital masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

“Hari ini, pola hidup masyarakat terekam melalui mesin pencari, aplikasi percakapan, media sosial, hingga marketplace,” kata Ismail. “Namun pemerintah belum berada pada posisi yang cukup untuk membaca sumber data tersebut secara menyeluruh.”

Menurutnya, persoalan utama bukan kepemilikan data, melainkan aksesibilitas dan kemampuan negara membaca pola secara agregat untuk kepentingan publik. Hal ini harus dilakukan tetap mematuhi privasi dan prinsip hukum yang berlaku.

Agentic AI juga dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan digital, membuka peluang ekonomi nasional, serta menciptakan lapangan kerja bernilai tambah bagi talenta digital Indonesia.

Dalam konteks ini, Kemkomdigi memiliki peran sebagai orkestrator pengembangan infrastruktur AI nasional. Mengingat skala investasi dan kompleksitasnya, pengembangan AI tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta, sehingga koordinasi pemerintah menjadi kunci agar mendukung kepentingan nasional.

“Indonesia negara besar dengan kebutuhan besar,” ujar Ismail. “Infrastruktur AI harus diarahkan dan diorkestrasi dengan jelas agar tidak tertinggal dan benar-benar mendukung kepentingan nasional.”

Ismail mengajak pemerintah, swasta, akademisi, dan talenta muda bersinergi membangun ekosistem Agentic AI Indonesia yang berdaulat dan inklusif. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong kebijakan publik lebih cerdas, efektif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat digital.