KBRN, Batauga : Kejaksaan Negeri Buton melakukan penerangan hukum peran intelijen kejaksaan dalam Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) kepada seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Buton Selatan (Busel) di Batauga pada Jumat (8/2/2025).

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Buton, Norbertus Dhendy Restu Prayogo, mengatakan PPS merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang dimiliki Kejaksaan untuk melakukan pendampingan pada Pengamanan Pembangunan Strategis. Dhendy menyebutkan kegiatan ini dulunya diberinama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau (TP4D).

Dhendy menyebut sejak dirinya menjabat di Kejaksaan Negeri Buton, pihaknya belum pernah menerima permintaan pendampingan baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton, Buton Selatan maupun Buton Tengah. Pendapingan TP4D terakhir kali dilaksanakan oleh Kejar Buton di tahun 2021 untuk pengerjaan Stadion di depan Kantor DPRD Kabupaten Buton.

“Setelah kami melakukan sosialisasi ini teman-teman OPD semuanya tahu bahwa Tupoksi Kejaksaan itu bisa melakukan pendampingan PPS. Untuk itu besar harapan kami teman-teman kepala OPD bisa memberikan surat permohonan agar kami bisa melakukan pendampingan,” ujar Norbertus Dhendy.

Sementara itu Asisten 1 Setda Kabupaten Buton Selatan, Zainal mengatakan kegiatan ini merupakan satu langkah maju bagi Pemkab Buton Selatan karena para kepala OPD yang mempunyai kegiatan atau proyek strategis bisa mendapatkan pendampingan dari Kejari Buton. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dari para kepala OPD saat melaksanakan tugas-tugas kesehariannya.

“Sehingga saudara-saudara sebagai kepala OPD akan lebih tenang, lebih nyaman di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Karena jika ada kekeliruan atau kekhilafan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dan lain sebagainya, pihak kejaksaan akan mengarahkan kita, apa yang harus kita laksanakan dan apa yang kita hindari,” ujarnya.

Penerangan hukum yang dihadiri para kepala OPD se Buton Selatan itu juga mendapatkan pengutan dari Pj. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Buton, Muhammad Akbar dan Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Buton, Wiko Yudha Wiratama.