RRI.CO.ID, Bandarlampung - Perubahan iklim meningkatkan potensi bencana di wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko yang terus berkembang.
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Itera sekaligus Ketua IAP Lampung, M. Bobby Rahman, menilai fenomena seperti curah hujan ekstrem hingga potensi tsunami perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Ia menekankan dampak perubahan iklim tidak lepas dari aktivitas manusia.
“Perubahan iklim bisa dipicu ulah manusia, seperti pemanasan global akibat pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan,” kata Bobby dalam dialog SPADA Pro 2 RRI Bandarlampung bersama penyiar Angga Labesa, Rabu, 25 Februari 2026.
Ia menjelaskan pemanasan global memicu mencairnya es dan perubahan karakter awan. Kondisi ini membuat pola hujan makin tidak menentu, mulai dari kekeringan ekstrem hingga hujan dengan volume sangat besar.
Menurut Bobby, belum ada kota yang sepenuhnya memenuhi standar mitigasi bencana. Bahkan kota di negara maju masih menghadapi banjir dan kebakaran hutan.
“Indikator paling mudah dilihat dari upaya yang dilakukan. Misalnya Surabaya memperbanyak ruang terbuka hijau, Jakarta membenahi kanal banjir,” ujarnya.
Ia menilai investasi pengendalian banjir di Indonesia masih belum optimal. Banyak kota masih mengandalkan kanal terbuka, sementara negara maju sudah membangun terowongan air berkapasitas besar untuk menampung limpasan.
“Kota menengah seperti Bandar Lampung tidak bisa berjuang sendiri. Perlu visi pemerintah dan dukungan pusat,” ucapnya.
Bobby mengingatkan tantangan terbesar mitigasi berbasis tata ruang muncul saat kawasan rawan sudah terlanjur terbangun. Banyak sempadan sungai hingga daerah resapan berubah fungsi menjadi permukiman permanen.
“Lokasi yang seharusnya tidak dibangun sudah terbangun. Ini tantangan paling berat dalam penataan ruang,” katanya.
Dari sisi regulasi, ia menilai Indonesia sudah memiliki aturan cukup detail, termasuk rencana detail tata ruang hingga skala persil. Namun implementasi di lapangan masih perlu penguatan pengawasan.
Ia mencontohkan banyak lahan perumahan dibangun penuh tanpa menyisakan ruang resapan. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir karena air tidak memiliki ruang infiltrasi.
“Kalau satu kavling 100 meter dibangun 100 persen, air kehilangan ruang untuk meresap,” ujarnya.
Bobby juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis alam atau nature-based solution dalam adaptasi perubahan iklim. Pendekatan ini memberi ruang alami bagi air dan ekosistem, bukan hanya mengandalkan betonisasi.
Selain peran pemerintah, ia menekankan kontribusi masyarakat sangat menentukan. Langkah sederhana seperti membuat biopori, menanam pohon, dan menjaga ruang terbuka dapat menurunkan risiko secara kumulatif.
“Mitigasi itu kuncinya mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Kalau dua ini berjalan, risiko bencana bisa ditekan,” ucapnya.
Ia berharap kesadaran kolektif terus tumbuh agar pembangunan kota tidak melampaui daya dukung lingkungan. Dengan perencanaan adaptif, kota diharapkan lebih tangguh menghadapi ancaman bencana di era perubahan iklim.