KBRN, Bandarlampung: Walikota Metro membuka Focuss Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, melalui Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah Kota Metro, Rabu (2/11/2022).
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yang diwakili Kepala Bidang Informasi dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Yuri A. Primasari, mengatakan bahwa pandemi Covid-19 beberapa tahun belakangan ini telah mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat.
"Mulai dari sektor ekonomi mengalami keterlambatan, sehingga segala upaya telah dilakukan pemerintah agar stakeholder terkait untuk mempercepat asuransi pemulihan ekonomi saat ini," terang Yuri.
Yuri juga mengatakan momentum perbaikan kondisi perbaikan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, serta capaian pemulihan ekonomi ditingkat nasional dan daerah yang terus menunjukan nilai positif perlu untuk terus ditingkatkan.
Hal ini, diantaranya adalah penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Pemerintah melalui keputusan Presiden No. 3 tahun 2021 telah membentuk satuan tugas percepatan dan perluasan realisasi daerah atau satgas TP2DD, yang bertujuan mendorong penguatan perekonomian nasional melalui implementasi elektrifikasi pemerintah daerah, dengan merubah transaksi pengeluaran dengan pertimbangan pertimbangan pemerintah daerah dari tunai menjadi non tunai," paparnya.
Yuri juga mengatakan, bahwa non tunai merupakan alat yang digunakan dalam proses pembayaran tanpa mengunakan uang fisik seperti koin dan kertas seperti cek, giro, kartu kredit dan uang elektronik.
"TP2DD diharapkan dapat memperbaiki keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan dan akuntabel. Serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD," tandasnya.
Sementara itu, Walikota Metro Wahdi Siradjuddin menyampaikan FGD diharapkan dapat membuka wawasan seluruh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Metro (TP2DD).
"Khususnya OPD pengelola pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Metro akan pentingnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada Era Digital saat ini dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan merubah transaksi dari tunai menjadi non tunai," ujar Wahdi.
Wahdi juga memaparkan berdasarkan hasil survey Bank Indonesia tentang Tingkat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Provinsi Lampung Periode Triwulan II 2021 Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Metro tercatat sebesar 65,6 atau masuk dalam kategori maju.
Dijelaskan Wahdi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah diukur melalui kesiapan Pemerintah Daerah dalam 3 (tiga) indeks komponen utama yaitu, Implementasi, Realisasi serta dukungan Lingkungan Strategis terhadap penggunaan transaksi elektronik.
Oleh karena itu, sambung Wahdi, melalui FGD diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan inovasi elektronifikasi serta membentuk point of view seluruh OPD yang sama terhadap pentingnya digitalisasi daerah serta mendiskusikan mapping tindak lanjut dan rencana elektronik masing-masing OPD.
"Saya berharap, FGD yang dilaksanakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pembangunan Kota Metro yang kita cintai," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....