RRI.CO.ID, Bandarlampung – Penguatan tata kelola kelembagaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program Dekranas, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu. Kejelasan tata kelola dibutuhkan agar masing-masing lembaga dapat menjalankan tugas dan program secara terarah.
Ketiga lembaga tersebut memiliki peran berbeda dalam mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, koordinasi antarlembaga diperlukan agar pelaksanaan program dapat saling mendukung dan berjalan secara berkelanjutan.
Penguatan tata kelola juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program di daerah, termasuk pengembangan kerajinan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Koordinasi dilakukan untuk memperjelas peran setiap unsur sekaligus memperkuat hubungan kerja dari tingkat pusat hingga daerah.
Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian, mengatakan tata kelola yang jelas menjadi dasar bagi setiap lembaga dalam menjalankan perannya. Menurutnya, penguatan kelembagaan perlu dilakukan secara sistematis agar program dapat dilaksanakan dengan arah yang jelas.
“Kelembagaan yang kuat tentunya membutuhkan tata kelola yang jelas. Seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dapat menjalankan perannya secara optimal,” ujar Tri Suswati Tito Karnavian.
Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, turut mengikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia bagian barat di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Senin 21 September 2026. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat sinergi ketiga lembaga dalam menjalankan program di daerah.
Penguatan tata kelola diharapkan dapat membuat koordinasi Dekranasda, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu semakin terarah. Sinergi tersebut juga diharapkan mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sesuai peran dan kebutuhan masing-masing daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....