Pemprov Lampung Didorong Perkuat Sistem Peringatan Dini Inflasi

RRI.CO.ID, Bandarlampung - Pemerintah Provinsi Lampung didorong memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system untuk mengantisipasi tekanan inflasi sebelum kenaikan harga semakin meluas. Sistem tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat melakukan intervensi secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, mengatakan sistem peringatan dini diperlukan untuk mengidentifikasi komoditas dan wilayah yang berpotensi mengalami tekanan harga. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, pada hari Kamis, 3 September 2026.

BPS bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan mendorong pemanfaatan proyeksi pada minggu ketiga setiap bulan. Dengan pola tersebut, pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan intervensi apabila terdapat komoditas maupun wilayah yang diproyeksikan mengalami kenaikan harga sebelum memasuki akhir bulan.

Ahmadriswan menyebut Bandar Lampung menjadi salah satu wilayah yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi year-on-year berdasarkan perkembangan Agustus. Kondisi itu menjadi perhatian dalam menentukan langkah pengendalian inflasi agar kebijakan yang diterapkan lebih terarah.

Menurutnya, kebijakan pengendalian inflasi ke depan tidak cukup dilakukan secara umum, tetapi perlu diarahkan kepada komoditas dan wilayah yang benar-benar menjadi sumber tekanan harga. "Jadi sekali lagi untuk melakukan intervensi itu tepat komoditi, tepat wilayah, dan mudah-mudahan rasa akan terbentuk," ujarnya.

Penguatan sistem peringatan dini menjadi semakin penting di tengah potensi tekanan harga beras yang perlu diantisipasi pemerintah. Bank Indonesia mencatat kenaikan harga beras telah terjadi sejak Juli seiring berlalunya musim panen dan masuknya musim kemarau.

Pemerintah juga mewaspadai penguatan El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan mengganggu produksi padi. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap ketersediaan pasokan dan harga pangan apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Melalui pemanfaatan data dan proyeksi yang lebih cepat, pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan sebelum tekanan harga berkembang menjadi inflasi yang lebih tinggi. Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPS, Bank Indonesia, BULOG, dan perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat Lampung.