Saibumi Edukasi, Terobosan Ditjenpas Lampung Buka Akses Pendidikan Warga Binaan

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mengubah masa depan warga binaan. Melalui program Saibumi Edukasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Lampung mendorong seluruh warga binaan mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas, modern, dan berkelanjutan.

Program yang digagas Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Lampung, Agus Wahono, tersebut dirancang sebagai strategi penguatan ekosistem pendidikan di lingkungan pemasyarakatan. Targetnya bukan sekadar memberikan kegiatan belajar, tetapi membekali warga binaan agar memiliki kualitas, kompetensi, dan daya saing ketika kembali ke tengah masyarakat.

“Ini strategi penguatan ekosistem pendidikan warga binaan Kanwil Ditjenpas Lampung untuk mewujudkan warga binaan yang berkualitas, berkompeten, dan punya daya saing nantinya di luar,” kata Agus, di Bandarlampung, Kamis 13 Agustus 2026.

Menurut Agus, Saibumi Edukasi menerapkan sistem pembelajaran blended learning, yakni menggabungkan pembelajaran tatap muka dan digital. Konsep tersebut menjadi pengembangan dari pendidikan yang selama ini telah berjalan di sejumlah lapas, seperti program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C.

Ke depan, akses pendidikan juga akan diperluas hingga jenjang perguruan tinggi melalui kerja sama dengan sejumlah universitas, salah satunya Universitas Bandar Lampung (UBL).

“Pendidikan ini sudah ada, cuma memang belum dimaksimalkan seperti itu. Dengan Saibumi Edukasi, ekosistemnya kita tingkatkan,” ujarnya.

Dalam konsep Saibumi Edukasi, sistem pembelajaran dilengkapi kurikulum, modul, serta kelas klasikal dan kelas digital. Pembelajaran klasikal dilakukan dengan menghadirkan tutor ke lapas, sedangkan pembelajaran digital dapat dilakukan secara daring maupun menggunakan modul digital yang telah disiapkan.

Agus menegaskan program tersebut terbuka bagi seluruh warga binaan. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar yang tetap melekat pada setiap warga binaan selama menjalani masa pidana.

“Semua. Warga binaan itu kan pendidikan haknya mereka. Hak dasar mereka ini tidak boleh hilang,” tegasnya.

Melalui pendidikan, warga binaan yang sebelumnya tidak menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah tetap memiliki kesempatan memperoleh ijazah. Begitu pula warga binaan yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Agus menilai ijazah dan sertifikat pendidikan dapat menjadi modal penting ketika warga binaan kembali ke masyarakat, baik untuk mencari pekerjaan maupun melanjutkan kehidupan secara lebih mandiri.

“Setelah dia lulus, sertifikatnya, ijazahnya bisa digunakan. SMA nanti bisa bekerja, sarjana juga begitu. Ijazah itulah yang akan berguna bagi dia, keluarga, dan masyarakatnya,” katanya.

Untuk menjalankan program tersebut, Kanwil Ditjenpas Lampung menggandeng berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, dinas pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), hingga sekolah.

Sejumlah perguruan tinggi yang dilibatkan antara lain Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (Itera), UBL, dan UIN. Untuk pendidikan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kerja sama juga dilakukan dengan sekolah.

Agus mengatakan penguatan ekosistem pendidikan mulai menunjukkan hasil. Di salah satu lapas di Bandar Lampung, jumlah warga binaan yang mengikuti program pendidikan meningkat signifikan.

“Yang ikut semakin banyak. Seperti yang ada di Bandar Lampung, dari yang semula hanya berapa puluh sekarang sudah mencapai hampir seratus,” ungkapnya.

Ia menekankan pendidikan bukan satu-satunya bentuk pembinaan yang harus diberikan. Warga binaan juga perlu mendapatkan pendidikan vokasi dan pendidikan keagamaan sebagai bekal menghadapi kehidupan setelah bebas.

Program pendidikan kesetaraan melalui mitra seperti PKBM atau SKB diberikan secara gratis. Sementara untuk pendidikan perguruan tinggi, kerja sama dengan UBL menyediakan kelas khusus dengan keringanan biaya bagi warga binaan.

Selain meningkatkan akses pendidikan bagi warga binaan, Saibumi Edukasi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas petugas pemasyarakatan. Agus menyebut pengembangan kompetensi pegawai menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan.

Salah satu bentuknya adalah pelatihan copywriting dan public speaking bagi pegawai. Menurutnya, penguatan kemampuan petugas diperlukan agar mereka mampu mendukung pelaksanaan program secara lebih optimal.

“Tenaga dari pegawai sendiri kita tingkatkan. Supaya mereka selain membina warga binaan, tenaga itu juga semakin mampu untuk meningkatkan,” jelasnya.

Agus berharap Saibumi Edukasi dapat diterapkan secara luas di seluruh lapas di Lampung. Lebih jauh, ia ingin program tersebut berkembang menjadi model pembelajaran pemasyarakatan yang dapat diadopsi secara nasional.

“Harapan kami dengan Saibumi Edukasi ini menjadi model pembelajaran modern, terutama di Bandar Lampung dan Kanwil Lampung, seluruh Lampung itu dijalankan. Lebih luas lagi, semoga ini menjadi model pembelajaran tingkat nasional,” pungkasnya.