Konflik PT BSA, Wahrul Fauzi Silalahi Desak Kementerian ATR BPN Evaluasi Total HGU
- 13 Agt 2026 15:07 WIB
- Bandar Lampung
RRI.CO.ID, Bandarlampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi yang karib disapa “Pengacara Rakyat” menyampaikan keprihatinan atas konflik yang terjadi di sekitar PT Bumi Sentosa Abadi (PT BSA), Kabupaten Lampung Tengah, yang berujung pada pembakaran mess karyawan dan gudang perusahaan.
Menurutnya, peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pembakaran fasilitas dan eskalasi konflik merupakan alarm serius terhadap ketertiban sosial dan tata kelola penyelesaian konflik di daerah. Wahrul Fauzi Silalahi menegaskan persoalan yang menjadi latar belakang konflik harus tetap diperiksa secara objektif.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada akibat. Sementara penyebab dan akar persoalannya tidak pernah diselesaikan. Kemudian tindakan pembakaran gudang dan mess karyawan juga sebuah tindakan yang tidak dibenarkan dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat. Karena kita juga menghormati penyampaian aspirasi oleh masyarakat, tetapi penyampaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan cara-cara yang damai,” kata Wahrul, dalam keterangan resmi yang diterima RRI.CO.ID, Kamis 13 Agustus 2026.
Wahrul Fauzi Silalahi mendesak Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memfasilitasi penyelesaian masalah dengan membuka ruang evaluasi secara transparan, independen dan berkeadilan, mengingat persoalan yang terjadi sudah cukup berkepanjangan.
Ia juga menghimbau agar masing-masing pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan informasi yang masih simpang siur dan cenderung memgambil keuntungan.
“Jangan biarkan persoalan di tingkat lokal berkembang menjadi krisis sosial regional hanya karena masing-masing institusi bekerja sendiri-sendiri. Pemprov Lampung akan memastikan bahwa penanganan konflik dilakukan melalui mekanisme dialog serta verifikasi fakta untuk penyelesaian konflik,” ujar Wahrul.
Wahrul juga mendukung langkah pemerintah dan aparat untuk menjaga keamanan serta melindungi masyarakat dan pekerja. Namun, ia meminta ketegasan negara harus tetap berada dalam koridor hukum.
Menurut Wahrul yang juga Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung ini, penegakan hukum harus diarahkan kepada perbuatan dan pelaku berdasarkan bukti, bukan digeneralisasi kepada kelompok masyarakat. Demikian pula, aspirasi masyarakat tidak boleh serta-merta dianggap sebagai gangguan keamanan hanya karena terdapat kritik terhadap perusahaan atau kebijakan tertentu.
Page break
“Negara harus tegas terhadap kekerasan, tetapi tetap sensitif terhadap persoalan sosial yang melatarbelakanginya. Di sinilah kualitas pemerintahan diuji. Pemerintah tidak cukup hanya mampu mengendalikan keadaan ketika konflik telah pecah. Pemerintah juga harus mampu menciptakan sistem yang mencegah konflik serupa terjadi kembali,” ucapnya.
Lampung, kata Wahrul, membutuhkan investasi dan aktivitas ekonomi yang menciptakan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Tetapi investasi harus berjalan dalam kerangka hukum dan harus mampu hidup berdampingan dengan masyarakat.
“Karena itu, Karang Taruna mendukung Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan seluruh aktivitas usaha di daerah berjalan sesuai ketentuan perizinan, memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan, serta memiliki mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat yang efektif,” kata Wahrul.
Dia mengingatkan seluruh pihak tidak terseret menjadi bagian dari konflik. Masyarakat khususnya pemuda harus menjadi kekuatan sosial yang membantu pemerintah menjaga ketertiban, mendorong dialog, dan mengawal penyelesaian konflik secara damai.
“Kami tidak ingin konflik ini berkembang menjadi konflik antarkelompok masyarakat yang lebih sulit dikendalikan. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Lampung Tengah untuk menjaga situasi tetap kondusif dan membantu menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur yang konstitusional. Kami percaya pemerintah daerah tidak akan membiarkan konflik sosial berkembang tanpa kendali. Tetapi pemerintah juga tidak boleh menyelesaikannya hanya dengan pendekatan keamanan,” ujarnya.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....