Rutan Bandar Lampung Raih Apresiasi Sinergi Penegakan Hukum

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas I Bandar Lampung menghadiri undangan kegiatan Coffee Morning bertajuk BALADA 2026 (Bea Cukai Lampung Appreciation Day) yang diselenggarakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung, Rabu 12 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Bea Cukai Bandar Lampung dengan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Lampung.

BALADA 2026 turut dihadiri oleh jajaran aparat penegak hukum, aparat pemerintahan, pimpinan perusahaan swasta, serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini turut menjalin kerja sama dan bersinergi dengan Bea Cukai Bandar Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Rutan Kelas I Bandar Lampung mendapatkan penghargaan berupa apresiasi atas sinergi yang sangat baik dalam bidang penegakan hukum tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Asep Ridwan Ruswandi, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung.

Apresiasi tersebut menjadi bentuk penghargaan atas komitmen dan kolaborasi Rutan Kelas I Bandar Lampung dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum serta membangun koordinasi yang baik dengan Bea Cukai Bandar Lampung.

Karutan Kelas I Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Rutan untuk terus meningkatkan sinergi dengan seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga dan meningkatkan sinergi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Kolaborasi yang baik antarinstansi merupakan kunci dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang semakin optimal,” ujarnya.

Melalui kegiatan BALADA 2026, Bea Cukai Bandar Lampung juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas, pengawasan, penegakan hukum, serta penguatan hubungan kelembagaan dengan berbagai pihak.